Pemkab Poso dan Parigi Moutong Sepakati Tapal Batas Wilayah

Pemkab Poso dan Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, resmi menyepakati tapal batas wilayah di Desa Tumora dan Desa Maleyali, ditandai dengan penandatanganan kesepakatan dan pembangunan pintu gerbang bersama, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarak

Kesepakatan Tapal Batas Antar Kabupaten di Sulawesi Tengah

Pemerintah Kabupaten Poso dan Parigi Moutong (Parimo) di Sulawesi Tengah sukses menyelesaikan sengketa tapal batas wilayah. Perjanjian resmi ditandatangani pada Senin, 03/2 di Torau Resort, Poso. Kesepakatan ini menandai berakhirnya proses panjang negosiasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan tim teknis.

Penjabat Bupati Parigi Moutong, Richard A. Djanggola, dan Bupati Poso, Verna G Ingkiriwang, secara resmi menandatangani kesepakatan tersebut. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, yang turut memberikan apresiasi atas tercapainya kesepakatan ini.

Gubernur Rusdy Mastura mengapresiasi itikad baik dan komitmen tinggi semua pihak yang terlibat. Beliau menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergitas dalam menyelesaikan permasalahan tapal batas, khususnya dengan mengutamakan prinsip good governance, seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Model kerja sama ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi kabupaten lain di Sulawesi Tengah.

MoU ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan permasalahan batas wilayah, tetapi juga sebagai pendorong pembangunan daerah. Gubernur berharap kesepakatan ini dapat mendukung program strategis nasional, seperti swasembada pangan dan peningkatan perekonomian masyarakat untuk mengurangi angka kemiskinan.

Bupati Parigi Moutong, Richard, optimistis bahwa kesepakatan ini akan berdampak positif bagi perekonomian kedua daerah. Pintu gerbang baru yang dibangun diharapkan dapat menarik lebih banyak kunjungan wisatawan, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Senada dengan Bupati Parigi Moutong, Bupati Poso, Verna, juga yakin bahwa kesepakatan tapal batas ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya kerjasama yang solid antara pemerintah dan masyarakat untuk keberhasilan pembangunan di daerah tersebut.

Dengan selesainya permasalahan tapal batas ini, diharapkan kedua kabupaten dapat fokus pada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesepakatan ini menjadi contoh sukses kolaborasi pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah perbatasan yang berpotensi menimbulkan konflik.