Pemkot Serang Terima Hibah Lahan Eks BLBI Rp6,9 Miliar untuk Fasilitas Umum
Pemerintah Kota Serang menerima hibah lahan seluas 3.470 meter persegi senilai Rp6,9 miliar dari aset eks BLBI untuk pembangunan fasilitas umum dan sosial bagi masyarakat.

Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, Banten, resmi menerima hibah aset berupa tanah seluas 3.470 meter persegi dari pemerintah pusat. Lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp6,9 miliar ini akan diperuntukkan bagi pembangunan fasilitas umum dan sosial bagi warga Kota Serang.
Pengumuman hibah ini disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Kementerian Keuangan Banten, Djanurindro Wibowo, di Serang pada Kamis, 20 Februari 2024. "Tanah ini eks BLBI yang sudah diambil alih oleh negara, dengan aset tanah seluas 3.470 meter yang bernilai sekitar Rp6,9 miliar lebih," ungkap Djanurindro.
Lokasi lahan yang strategis, tepatnya di Komplek Perumahan Untirta, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, menjadi pertimbangan utama dalam keputusan hibah ini. Pemberian hibah ini juga didorong oleh kebutuhan masyarakat akan ruang publik yang memadai dan upaya pencegahan okupasi lahan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Hibah Lahan Eks BLBI untuk Kesejahteraan Masyarakat
Djanurindro Wibowo menjelaskan alasan dibalik hibah lahan tersebut. "Melihat kebutuhan masyarakat dan ketentuan lingkupnya bisa dihibahkan, maka diberikan ke Pemkot Serang untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dalam kegiatan keagamaan maupun fasilitas umum dan sosial," jelasnya. Ia menambahkan bahwa aset negara yang telah lama terbengkalai ini berpotensi menimbulkan masalah jika tidak segera dimanfaatkan. "Kalau aset ini dibiarkan terbengkalai malah akan ada pihak-pihak yang mengokupasi. Akan lebih baik jika dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat," tegasnya.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang, Nofriady Eka Putra, menyambut baik hibah ini. Pihaknya berencana menggunakan lahan tersebut untuk fasilitas umum dan sosial bagi masyarakat sekitar Komplek Perumahan Untirta. Rencana pemanfaatan lahan akan diputuskan setelah mendengarkan aspirasi warga setempat.
Nofriady mengungkapkan, "Untuk program ke depan kami akan mendengar suara masyarakat Komplek Untirta, kira-kira mau dibuat apa, memang baiknya dibuat ruang terbuka hijau." Hal ini menunjukkan komitmen Pemkot Serang untuk melibatkan masyarakat dalam menentukan bentuk fasilitas umum yang akan dibangun di lahan tersebut.
Dengan adanya ruang terbuka hijau, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga sekitar, menyediakan tempat rekreasi, dan mendukung lingkungan yang lebih sehat. Pemkot Serang juga akan mempertimbangkan usulan lain dari warga terkait pemanfaatan lahan ini.
Proses dan Mekanisme Hibah Lahan
Proses hibah lahan eks BLBI ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Keuangan, Kanwil DJKN Banten, dan Pemkot Serang. Mekanisme yang transparan dan akuntabel memastikan penggunaan lahan sesuai peruntukannya. Pemkot Serang akan bertanggung jawab atas pengelolaan dan perawatan lahan setelah resmi menerima hibah.
Hibah ini merupakan contoh sinergi positif antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya fasilitas umum dan sosial baru, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga Kota Serang, khususnya di sekitar Komplek Perumahan Untirta.
Ke depan, Pemkot Serang akan terus berupaya mencari solusi terbaik dalam pemanfaatan aset negara untuk kepentingan masyarakat. Transparansi dan partisipasi warga menjadi kunci keberhasilan program ini.
Hibah lahan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam memanfaatkan aset negara yang terbengkalai untuk kepentingan publik. Dengan pengelolaan yang baik, aset tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Kesimpulan
Hibah lahan eks BLBI seluas 3.470 meter persegi senilai Rp6,9 miliar oleh pemerintah pusat kepada Pemkot Serang merupakan langkah strategis dalam menyediakan fasilitas umum dan sosial bagi masyarakat. Partisipasi aktif warga dan pengelolaan yang transparan akan menjadi kunci keberhasilan proyek ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Serang.