Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

Gubernur Banten Permudah Izin Investasi, Target Rp119 Triliun di 2024
Gubernur Banten Permudah Izin Investasi, Target Rp119 Triliun di 2024

Gubernur Banten, Andra Soni, berkomitmen mempermudah perizinan investasi untuk mencapai target Rp119 triliun dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

#planetantara
Gubernur Banten Jaga Iklim Investasi, Dialog Langsung dengan Pelaku Usaha
Gubernur Banten Jaga Iklim Investasi, Dialog Langsung dengan Pelaku Usaha

Gubernur Banten, Andra Soni, berkomitmen menjaga iklim investasi melalui dialog langsung dengan pelaku usaha dan Satgas Percepatan Investasi, memastikan solusi bagi kendala investasi di Banten.

#planetantara
BKPM dan Imigrasi Perketat Pengawasan PMA dan Pekerja Asing di Batam
BKPM dan Imigrasi Perketat Pengawasan PMA dan Pekerja Asing di Batam

BKPM dan Imigrasi meningkatkan pengawasan terhadap PMA dan pekerja asing di Batam, mencabut NIB 12 perusahaan fiktif, dan menetapkan 13 WNA sebagai DPO.

#planetantara
Bea Cukai Aceh Ajak Aceh Barat Kolaborasi Dongkrak Ekonomi Daerah
Bea Cukai Aceh Ajak Aceh Barat Kolaborasi Dongkrak Ekonomi Daerah

Bea Cukai Aceh mengajak Pemerintah Aceh Barat berkolaborasi untuk mengembangkan ekonomi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kebijakan yang mendukung pelaku usaha.

#planetantara
DPMPTSP Bontang Dampingi Investor, Pastikan Laporan Investasi Berkala Masuk
DPMPTSP Bontang Dampingi Investor, Pastikan Laporan Investasi Berkala Masuk

DPMPTSP Bontang gencar dampingi investor dalam pelaporan perkembangan investasi per triwulan untuk menciptakan iklim investasi yang berkelanjutan di Kalimantan Timur.

#planetantara
Mendagri Jalin Kerja Sama Awasi Perizinan Daerah, Permudah Investasi
Mendagri Jalin Kerja Sama Awasi Perizinan Daerah, Permudah Investasi

Mendagri Tito Karnavian bersama Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan BPPIK sepakat awasi perizinan daerah guna mencegah korupsi, permudah birokrasi, dan tingkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sumber Antara