Pemprov DKI Pastikan Penghargaan untuk Keluarga Pahlawan Tetap Berjalan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan penghargaan untuk janda pahlawan, keluarga pahlawan, dan janda perintis kemerdekaan tetap diberikan, namun kini dialihkan dari APBD DKI ke APBN melalui Kementerian Sosial.

Jakarta, 14 Februari 2024 - Beredar kabar yang sempat menimbulkan keresahan mengenai penghentian pemberian penghargaan bagi keluarga pahlawan di DKI Jakarta. Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan tegas membantah kabar tersebut. Pemberian penghargaan kepada janda pahlawan, keluarga pahlawan, dan janda perintis kemerdekaan tetap berlanjut, hanya saja mekanismenya mengalami perubahan.
Perubahan Mekanisme Penyaluran Dana
Sebelumnya, alokasi dana penghargaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Namun, setelah dilakukan penyesuaian dengan regulasi pemerintah pusat, ternyata tunjangan bagi kelompok tersebut menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial (Kemensos) dan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari, menjelaskan bahwa perubahan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2018 tentang Persyaratan, Tata Cara dan Besaran Tunjangan Berkelanjutan bagi Pejuang, Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan Nasional. Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan sinkronisasi kebijakan dengan regulasi yang berlaku.
"Kami telah mengusulkan data penerima kepada Kementerian Sosial RI agar mereka tetap mendapatkan haknya," jelas Premi Lasari dalam keterangannya.
Koordinasi dan Komitmen Pemprov DKI
Pemprov DKI Jakarta memastikan bahwa para penerima manfaat tetap akan menerima penghargaan sesuai dengan skema yang ditetapkan pemerintah pusat. Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran, koordinasi yang intensif terus dilakukan antara Pemprov DKI Jakarta dan Kemensos.
Selain memastikan penyaluran dana penghargaan melalui APBN, Pemprov DKI Jakarta juga menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan keluarga pahlawan melalui berbagai program lain. Salah satu contohnya adalah pemberian dana hibah kepada Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia (IKPNI) untuk mendukung berbagai program dan kegiatan organisasi tersebut.
Kesejahteraan Keluarga Pahlawan Tetap Terjaga
Dengan adanya koordinasi yang erat antara Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat, diharapkan kesejahteraan para janda pahlawan, keluarga pahlawan, dan janda perintis kemerdekaan tetap terjamin. Perubahan mekanisme penyaluran dana ini semata-mata untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan optimalisasi penggunaan anggaran negara.
Perubahan ini tidak mengurangi komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menghormati dan menghargai jasa para pahlawan dan keluarganya. Pemprov DKI Jakarta akan terus berupaya untuk memberikan dukungan terbaik bagi para pejuang kemerdekaan dan keluarganya.