Pemprov Kalsel Terima Laporan Pertanggungjawaban HPN 2025: Sukses dan Berdampak Ekonomi
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 dari PWI Kalsel, mencatat kesuksesan acara dan dampak positifnya terhadap perekonomian daerah.
Banjarbaru, 11 Maret 2024 (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) resmi menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2025. Laporan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalsel, Zainal Helmie, kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel. Acara yang dihadiri sekitar 2.000 delegasi dari 30 provinsi ini telah sukses digelar dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Kalimantan Selatan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel, M. Muslim, mengungkapkan bahwa dokumen laporan penggunaan dana hibah ini penting sebagai bentuk transparansi keuangan daerah. Ia menyampaikan terima kasih kepada PWI Kalsel atas laporan yang disampaikan tepat waktu, yaitu satu bulan setelah pelaksanaan HPN. Ketepatan waktu ini menunjukkan komitmen dan profesionalisme panitia dalam pengelolaan keuangan.
Keberhasilan penyelenggaraan HPN 2025 di Kalimantan Selatan tidak hanya mengangkat nama daerah di kancah nasional, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mengembangkan sektor pariwisata dan UMKM melalui event-event berskala nasional. Dengan demikian, HPN 2025 menjadi contoh nyata bagaimana sebuah event nasional dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.
Suksesnya HPN 2025 dan Dampak Ekonomi
Pelaksanaan HPN 2025 di Kalimantan Selatan dinilai sukses dan memberikan dampak ekonomi yang luas. Berbagai sektor usaha merasakan dampak positif dari event nasional ini, mulai dari sektor perhotelan dan transportasi hingga sektor pariwisata dan UMKM. Tingginya jumlah delegasi yang hadir memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan sektor-sektor tersebut.
M. Muslim menjelaskan bahwa pelaksanaan event nasional seperti HPN tidak hanya sekadar promosi daerah, tetapi juga berpotensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari peningkatan okupansi hotel, peningkatan pendapatan transportasi, dan peningkatan penjualan produk UMKM. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi model bagi penyelenggaraan event-event serupa di masa mendatang.
Peningkatan aktivitas ekonomi ini memberikan dampak positif bagi perekonomian Kalimantan Selatan secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam penyelenggaraan event berskala nasional dapat memberikan return of investment (ROI) yang signifikan dan berkelanjutan.
Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmie, menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Kalsel atas dukungan penuh yang diberikan, baik berupa anggaran maupun moril. Dukungan tersebut sangat penting dalam memastikan kesuksesan pelaksanaan HPN 2025.
Kemitraan Positif Pemprov Kalsel dan PWI
Zainal Helmie juga menekankan pentingnya kemitraan yang positif antara pemerintah daerah dan pers. Menurutnya, dukungan Pemprov Kalsel terhadap berbagai kegiatan pers di Kalsel merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjalin kemitraan yang setara dan saling menguntungkan.
Ia berharap kemitraan ini dapat terus dikembangkan dalam berbagai kegiatan lain untuk mendukung penyebaran informasi publik yang mencerahkan dan mencerdaskan. Hal ini sejalan dengan peran pers sebagai kontrol sosial dan edukasi bagi masyarakat.
“Pers dan media mengambil peran sebagai kontrol sosial sekaligus peran edukasi dan literasi informasi publik yang digaungkan pemda,” tambah Helmie, yang didampingi Sekretaris PWI Kalsel Toto Fachrudin dan Ketua Bidang Pendidikan Kiki Arianzah.
Dukungan Pemprov Kalsel terhadap kegiatan pers ini diharapkan dapat semakin memperkuat peran media dalam memberikan informasi yang akurat, objektif, dan bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
Dengan adanya laporan pertanggungjawaban ini, transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana hibah untuk kegiatan HPN 2025 semakin terjamin. Hal ini merupakan langkah positif dalam pengelolaan keuangan daerah dan menunjukkan komitmen Pemprov Kalsel dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan bersih.
