Pentingnya Pendanaan Kontrasepsi Berkelanjutan: Mengapa Anggaran KB Tak Boleh Dipangkas?
Menteri BKKBN Wihaji menekankan pentingnya Pendanaan Kontrasepsi Berkelanjutan untuk keluarga berkualitas. Pemotongan anggaran bisa berdampak fatal bagi bangsa.
Menteri Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji baru-baru ini menyoroti urgensi pendanaan kontrasepsi yang berkelanjutan. Hal ini disampaikan dalam pertemuan pentingnya di Jakarta, menegaskan komitmen pemerintah terhadap pembangunan keluarga berkualitas.
Menurut Wihaji, isu ini bukan hanya soal anggaran semata, melainkan menyangkut tujuan besar bangsa Indonesia. Pemerintah bertekad memastikan setiap anak lahir dari keluarga yang siap, sehat, dan bahagia, demi masa depan yang lebih cerah.
Pertemuan dengan perwakilan United Nations Population Fund (UNFPA) untuk Indonesia, Hassan Mohtashami, juga membahas perlindungan hak-hak perempuan. Pendanaan ini juga krusial untuk menekan angka kematian ibu serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tanah air.
Pentingnya Akses Kontrasepsi sebagai Hak Asasi dan Investasi Bangsa
Administrasi BKKBN dan UNFPA sepakat bahwa akses terhadap kontrasepsi memiliki peran vital. Akses ini bukan hanya merupakan hak asasi manusia, tetapi juga bentuk investasi strategis untuk pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus mengupayakan pendanaan guna mengembangkan keluarga berkualitas.
Pada kesempatan yang sama, Mohtashami menyatakan keprihatinannya atas pengurangan anggaran program kontrasepsi di Indonesia. Menurutnya, langkah serupa di negara lain telah menyebabkan lonjakan praktik aborsi tidak aman dan angka kematian ibu yang signifikan. Situasi ini menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia.
Mohtashami mencontohkan kasus di Pakistan, Turki, dan Uganda, di mana pemangkasan anggaran kontrasepsi berdampak negatif. Ia menegaskan bahwa pengurangan anggaran untuk kontrasepsi dapat menjadi kesalahan yang berisiko dan mahal bagi suatu negara, baik secara ekonomi maupun sosial.
Tiga Alasan Kunci Pendanaan Kontrasepsi Harus Dipertahankan
Mohtashami menguraikan tiga alasan utama mengapa pendanaan untuk kontrasepsi perlu dipertahankan secara konsisten. Pertama, pendanaan ini penting untuk memastikan hak-hak perempuan terlindungi. Kontrasepsi memungkinkan perempuan membuat keputusan yang tepat mengenai tubuh, kehidupan, dan jumlah anak yang ingin mereka miliki.
Kedua, akses kontrasepsi memiliki potensi besar untuk menyelamatkan nyawa, sejalan dengan tujuan program keluarga berencana nasional. Mohtashami menyoroti bahwa angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi, dan akses terhadap kontrasepsi terbukti secara signifikan dapat menekan angka tersebut.
Ketiga, pendanaan kontrasepsi merupakan bentuk investasi ekonomi yang sangat strategis. Setiap dolar yang diinvestasikan dalam kontrasepsi dapat menghemat biaya kesehatan, pendidikan, dan pembangunan di masa depan. Ini menunjukkan efisiensi dan dampak jangka panjang dari investasi tersebut.
Komitmen Dukungan Internasional dan Masa Depan Keluarga Indonesia
UNFPA juga menyatakan kesiapannya untuk membantu Kementerian BKKBN dalam mengadvokasi nilai strategis kontrasepsi kepada Kementerian Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat argumen pentingnya pendanaan berkelanjutan untuk program keluarga berencana.
“Kami siap mendukung pemerintah Indonesia melalui data, analisis, dan argumen yang kuat,” tegas Mohtashami. Ia menambahkan bahwa keputusan mengenai anggaran hari ini akan sangat menentukan warisan yang akan ditinggalkan bagi generasi mendatang di Indonesia.
Komitmen bersama antara BKKBN dan UNFPA ini menunjukkan keseriusan dalam memastikan keberlanjutan program keluarga berencana. Tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga yang lebih sehat, sejahtera, dan berkualitas di seluruh pelosok negeri, mendukung visi pembangunan nasional jangka panjang.
