Penurunan Kemiskinan Jateng: Wagub Ungkap Angka Kemiskinan Jawa Tengah Turun Jadi 9,48 Persen, Apa Rahasianya?
Wakil Gubernur Jawa Tengah mengumumkan Penurunan Kemiskinan Jateng signifikan hingga 9,48 persen. Simak strategi komprehensif Pemprov dalam mencapai angka ini!
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, baru-baru ini mengumumkan kabar baik mengenai penurunan tingkat kemiskinan di wilayahnya. Angka kemiskinan di Jawa Tengah kini tercatat sebesar 9,48 persen, menunjukkan progres signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Penurunan ini merupakan hasil dari berbagai intervensi yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi.
Pengumuman ini disampaikan oleh Gus Yasin, sapaan akrabnya, di Semarang pada 25 Juli. Ia menjelaskan bahwa indikator kemiskinan yang beragam telah ditangani secara menyeluruh, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, hingga program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH). Langkah-langkah ini menjadi fondasi utama dalam pencapaian penurunan angka kemiskinan tersebut.
Meskipun demikian, Wakil Gubernur menekankan bahwa capaian ini belum final dan masih memerlukan penguatan kolaborasi dari berbagai pihak. Ia mendorong semua elemen masyarakat dan instansi untuk terus meningkatkan partisipasi demi mencapai target pengentasan kemiskinan yang lebih optimal di masa mendatang.
Strategi Komprehensif dan Kolaborasi Lintas Sektor
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan strategi komprehensif dalam menekan angka kemiskinan. Intervensi tidak hanya terfokus pada satu aspek, melainkan mencakup berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Program peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan menjadi prioritas utama.
Selain itu, upaya penanganan kemiskinan juga menyentuh aspek hunian melalui program bantuan RTLH. Pendekatan holistik ini bertujuan untuk mengatasi akar masalah kemiskinan dari berbagai sisi. Gus Yasin menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras dan sinergi antarlembaga.
Kolaborasi menjadi kunci utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. Pemerintah tidak bisa bergerak sendiri; partisipasi aktif dari organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dan elemen lainnya sangat diperlukan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap program dapat menjangkau target yang tepat dan memberikan dampak maksimal.
Pembenahan Data dan Peran Aktif OPD
Salah satu fokus penting dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah pembenahan sistem data. Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menyoroti pentingnya data yang akurat dan terbarukan sebagai dasar perencanaan program yang tepat sasaran. Perubahan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) perlu dikawal dengan baik.
Gus Yasin juga mengingatkan bahwa penanganan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab satu dinas. Kemiskinan adalah isu multidimensional yang melibatkan kesehatan, pendidikan, dan kondisi tempat tinggal. Oleh karena itu, ego sektoral harus dihilangkan agar semua organisasi perangkat daerah (OPD) dapat bekerja sama.
Setiap OPD didorong untuk bertanggung jawab terhadap indikator kemiskinan yang relevan dengan tugas pokok dan fungsinya. Ketika ditemukan satu keluarga miskin, semua dinas terkait harus melihat kondisi secara menyeluruh, mulai dari kesehatan, pendidikan anak, hingga kondisi rumah. Pendekatan terpadu ini diharapkan mampu mempercepat penanganan kemiskinan secara efektif.
Data BPS Konfirmasi Penurunan Angka Kemiskinan
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mengkonfirmasi penurunan angka kemiskinan yang signifikan. Persentase penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat sebesar 9,48 persen. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,10 persen poin dibandingkan September 2024 yang mencapai 9,58 persen.
Secara jumlah, penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2025 sebanyak 3,37 juta orang. Angka ini menurun sekitar 29,65 ribu orang dibandingkan September 2024. Penurunan ini mencerminkan efektivitas program-program yang telah dijalankan oleh pemerintah provinsi.
Penurunan kemiskinan juga terlihat di wilayah perkotaan dan perdesaan. Persentase penduduk miskin perkotaan turun dari 9,71 persen pada Maret 2024 menjadi 9,10 persen pada Maret 2025. Sementara itu, di perdesaan, persentase penduduk miskin menurun dari 11,34 persen pada Maret 2024 menjadi 9,92 persen pada Maret 2025. Pergeseran ini menunjukkan dampak positif dari intervensi yang merata di seluruh wilayah.
