Pertamina Ambil Alih SPBU Curang di Sukabumi, Kerugian Negara Capai Rp1,4 Miliar!
Bareskrim Polri mengungkap kecurangan SPBU di Sukabumi yang memanipulasi takaran BBM; Pertamina mengambil alih operasional SPBU tersebut untuk mencegah kerugian masyarakat.
Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri mengungkap praktik kecurangan di sebuah SPBU di Baros, Sukabumi, Jawa Barat. SPBU dengan kode 34-43111, yang dikelola oleh PT Prima Berkah Mandiri (PBM), terbukti memanipulasi takaran bahan bakar minyak (BBM) yang dibeli masyarakat. Akibatnya, masyarakat mengalami kerugian ditaksir mencapai Rp1,4 miliar per tahun. Penyelidikan ini dipimpin langsung oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Nunung Syaifuddin.
Pengungkapan kasus ini berawal dari penyelidikan intensif yang dilakukan oleh Bareskrim. Mereka menemukan alat ilegal berupa printed circuit board (PCB) yang terpasang tersembunyi pada alat pompa BBM. PCB ini berisi komponen elektronik dengan trafo pengatur arus listrik, yang menyebabkan berkurangnya takaran BBM yang diterima konsumen. Alat ini bahkan mampu menghindari deteksi petugas metrologi legal saat tera ulang tahunan.
Sebagai tindak lanjut, operasional SPBU tersebut akan diambil alih oleh PT Pertamina Patra Niaga. Hal ini disampaikan langsung oleh Brigjen Nunung dan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan. Penutupan sementara SPBU untuk kepentingan penyidikan, namun pelayanan BBM bagi masyarakat tetap terjamin karena terdapat empat SPBU lain dalam radius tiga kilometer.
Pertamina Pastikan Layanan BBM Tetap Lancar
PT Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa pengambilalihan operasional SPBU tersebut tidak akan mengganggu layanan pembelian BBM bagi masyarakat. Direktur Utama Riva Siahaan menyatakan bahwa perusahaannya akan mengambil alih kepemilikan SPBU dan menyelesaikan prosesnya secara komersial. Pertamina juga akan menerapkan standar operasional yang termonitor langsung untuk mencegah kejadian serupa terulang.
"Kami tidak ingin proses penyidikan ini mengganggu layanan kami kepada masyarakat," ujar Brigjen Nunung. Sementara itu, Riva Siahaan menegaskan komitmen Pertamina untuk tidak menoleransi mitra atau pengusaha yang melanggar aturan dan akan terus melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
"Temuan ini tidak berhenti sampai di sini. Kami akan melakukan terus secara kontinu dan memastikan pelayanan kepada masyarakat itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang memang diharapkan oleh masyarakat," tegas Riva Siahaan.
Rincian Kecurangan dan Dampaknya
Modus kecurangan yang dilakukan SPBU tersebut cukup canggih. Mereka menggunakan PCB yang tersembunyi dan mampu menghindari deteksi petugas metrologi. Hal ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk melakukan kecurangan dan merugikan konsumen dalam jangka waktu yang panjang.
Kerugian yang dialami masyarakat diperkirakan mencapai Rp1,4 miliar per tahun. Angka ini menunjukkan betapa besarnya dampak negatif dari praktik kecurangan tersebut. Oleh karena itu, langkah tegas yang diambil oleh Bareskrim dan Pertamina sangat penting untuk melindungi konsumen dan memberikan efek jera bagi pelaku.
Setelah penyidikan selesai, SPBU akan dibuka kembali dan dioperasikan oleh Pertamina dengan pengawasan yang lebih ketat. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik kecurangan serupa di masa mendatang dan memastikan pelayanan BBM yang jujur dan adil bagi masyarakat.
Kejadian ini juga menjadi pengingat penting bagi seluruh pihak terkait untuk senantiasa meningkatkan pengawasan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam mencegah praktik kecurangan dan melindungi kepentingan masyarakat.
Kesimpulan
Kasus kecurangan SPBU di Sukabumi ini menjadi bukti pentingnya pengawasan ketat terhadap operasional SPBU. Langkah Pertamina mengambil alih operasional SPBU tersebut merupakan langkah tepat untuk melindungi konsumen dan mencegah kerugian lebih lanjut. Semoga kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak dan mendorong terciptanya sistem distribusi BBM yang lebih transparan dan akuntabel.
