Polri Ungkap Kecurangan SPBU di Sukabumi, Rugikan Konsumen Rp1,4 Miliar per Tahun
Dittipidter Bareskrim Polri mengungkap kecurangan SPBU di Sukabumi yang memanipulasi takaran BBM, merugikan konsumen hingga Rp1,4 miliar per tahun.
Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri berhasil mengungkap praktik kecurangan di sebuah SPBU di Baros, Sukabumi, Jawa Barat. SPBU dengan kode lokasi 34-43111, yang dioperasikan PT Prima Berkah Mandiri (PBM), terbukti memanipulasi takaran bahan bakar minyak (BBM) yang dijual kepada konsumen. Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat dan melibatkan kerja sama antara Dittipidter, Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan, dan PT Pertamina Patra Niaga. Kerugian yang diderita konsumen ditaksir mencapai Rp1,4 miliar per tahun.
Brigjen Pol. Nunung Syaifuddin, Dirtipidter Bareskrim Polri, menjelaskan bahwa SPBU tersebut menggunakan alat tambahan berupa Printed Circuit Board (PCB) yang terpasang pada alat pompa BBM. PCB ini, yang berisi komponen elektronik dan trafo pengatur arus listrik, disembunyikan di kompartemen pompa sehingga luput dari deteksi petugas metrologi saat tera ulang tahunan. Alat ilegal ini menyebabkan berkurangnya takaran BBM yang diterima konsumen, merugikan mereka secara signifikan.
Modus operandi yang dilakukan SPBU ini sangat sistematis dan terselubung. Dengan menyembunyikan PCB di dalam kompartemen pompa, pelaku berhasil menghindari pengawasan dan pemeriksaan rutin. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan yang ketat terhadap SPBU untuk melindungi konsumen dari praktik curang yang merugikan.
Manipulasi Takaran BBM dan Kerugian Konsumen
Penggunaan PCB ilegal pada pompa BBM SPBU tersebut mengakibatkan berkurangnya takaran BBM yang diterima konsumen. Menurut keterangan Brigjen Pol. Nunung Syaifuddin, kerugian yang dialami masyarakat ditaksir mencapai Rp1,4 miliar per tahun. Angka ini didapatkan dari perhitungan durasi operasional SPBU tersebut sejak alat tersebut terpasang.
Menteri Perdagangan, Budi Santoso, turut memberikan keterangan terkait kasus ini. Beliau menjelaskan bahwa setiap 20 liter BBM yang dibeli konsumen, akan berkurang sekitar 600 mililiter atau sekitar tiga persen. Ini berarti konsumen secara konsisten dirugikan dengan takaran BBM yang tidak sesuai dengan yang dibayarkan.
Pihak berwenang telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap SPBU tersebut. Terungkap bahwa SPBU ini telah beroperasi sejak tahun 2005 dan menggunakan pompa merk Tatsuno produksi tahun 2005 untuk berbagai jenis BBM, termasuk biosolar, pertalite, dan pertamax.
Imbauan dan Tindakan Tegas Pemerintah
Menanggapi kasus ini, Menteri Perdagangan Budi Santoso memberikan imbauan tegas kepada seluruh pemilik SPBU agar tidak melakukan kecurangan yang merugikan konsumen. Beliau menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam berbisnis, terutama menjelang masa Lebaran yang akan meningkatkan permintaan BBM.
Pemerintah berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh SPBU. Kasus di Sukabumi ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam melindungi konsumen dan memastikan keadilan dalam perdagangan BBM. Pengawasan yang lebih ketat dan tindakan hukum yang tegas diharapkan dapat mencegah praktik kecurangan serupa di masa mendatang.
Kasus ini juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam melaporkan dugaan kecurangan yang terjadi di SPBU. Laporan dari masyarakat menjadi titik awal pengungkapan kasus ini, menunjukkan betapa pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan menjaga keadilan dalam sektor perdagangan.
Sebagai penutup, kasus manipulasi takaran BBM di SPBU Sukabumi ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Kepatuhan terhadap aturan dan etika bisnis yang baik merupakan kunci utama dalam menjaga kepercayaan konsumen dan menciptakan lingkungan perdagangan yang sehat dan adil.
