Mendag RI Tindak Tegas SPBU Curang di Sukabumi, Takaran BBM Berkurang 3 Persen!
Menteri Perdagangan RI langsung turun tangan menindak SPBU nakal di Sukabumi yang terbukti mengurangi takaran BBM hingga 3 persen, merugikan konsumen.
Menteri Perdagangan (Mendag) RI, Budi Santoso, secara langsung memimpin penindakan terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 34-43111 Baros di Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat. SPBU tersebut terbukti melakukan kecurangan dengan mengurangi takaran bahan bakar minyak (BBM). Penindakan ini dilakukan pada Rabu, 19 Februari 2024, setelah Mendag menerima laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan.
Modus kecurangan yang dilakukan SPBU Baros adalah mengurangi takaran BBM hingga tiga persen dari setiap liternya. Hal ini terungkap setelah dilakukan pemeriksaan langsung oleh Mendag Budi bersama Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Nunung Syaifuddin, Dirut Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Sukabumi. Pemeriksaan meliputi pengecekan satu persatu dispenser dan tera ulang.
Ternyata, SPBU tersebut memasang rangkaian elektronik khusus pada empat dispenser BBM untuk mengurangi volume BBM yang diisikan ke kendaraan konsumen. Meskipun pihak SPBU berupaya mengelabui konsumen, kecurangan tersebut berhasil diungkap berkat kerja sama antara Kementerian Perdagangan RI, Bareskrim Polri, PT Pertamina Patra Niaga, Pemkot Sukabumi, dan Polres Sukabumi Kota. Mendag Budi pun memberikan apresiasi atas keberhasilan pengungkapan ini.
SPBU Disegel, Pelaku Langgar Dua Undang-Undang
SPBU Baros telah disegel dan saat ini sedang dilakukan pendalaman terkait sanksi yang akan diberikan. "SPBU ini sudah kami segel, namun untuk sanksi masih dilakukan pendalaman. Tapi yang jelas SPBU Baros sudah melakukan berbagai pelanggaran," tambah Mendag Budi. Terungkap, SPBU tersebut melanggar dua undang-undang, yaitu Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Mendag Budi menjelaskan bahwa kecurangan yang dilakukan SPBU Baros mengakibatkan kerugian bagi konsumen. "Penindakan ini setelah kami mendapatkan laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh SPBU ini. Adapun modus yang dilakukan yakni mengurangi takaran bahan bakar minyak (BBM)," katanya di Sukabumi, Rabu. Pihaknya masih melakukan pendalaman untuk mengetahui berapa lama SPBU tersebut melakukan kecurangan tersebut.
Sebagai informasi tambahan, proses tera ulang dilakukan untuk memastikan keakuratan pengukuran volume BBM. Proses ini melibatkan alat ukur yang telah terkalibrasi dan terstandarisasi. Hasil tera ulang menunjukkan adanya penyimpangan yang signifikan dari takaran yang seharusnya.
Imbauan Kepada Masyarakat
Mendag Budi mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan jika merasa dirugikan oleh oknum pengusaha SPBU. Laporan dapat disampaikan ke kepolisian, dinas terkait, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dengan adanya laporan, diharapkan semakin banyak konsumen yang terlindungi dan oknum pengusaha nakal dapat diberikan sanksi tegas, mulai dari teguran, denda, penutupan usaha, hingga kurungan penjara.
Langkah tegas Mendag RI ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi SPBU lain yang melakukan kecurangan serupa dan melindungi hak-hak konsumen. Kerja sama antar instansi terkait juga sangat penting dalam memberantas praktik kecurangan di sektor BBM dan memastikan ketersediaan BBM yang berkualitas dan terukur bagi masyarakat.
Ke depan, pengawasan terhadap SPBU akan terus ditingkatkan untuk mencegah praktik kecurangan serupa. Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan setiap indikasi kecurangan yang terjadi di SPBU agar konsumen terlindungi dari praktik-praktik yang merugikan.
