Pilkada Ulang Pangkalpinang: 13 Hari Menuju Pencoblosan, Netralitas ASN Jadi Kunci Integritas Demokrasi

Menjelang Pilkada Ulang Pangkalpinang, Penjabat Wali Kota tegaskan pentingnya netralitas ASN. Sanksi tegas menanti pelanggar demi Pilkada damai dan berintegritas. Bagaimana persiapan lainnya?

Pangkalpinang, 14 Agustus 2025 – Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diimbau untuk menahan diri dari segala bentuk dukungan politik. Imbauan ini disampaikan menjelang pelaksanaan Pilkada Ulang yang dijadwalkan pada 27 Agustus 2025. Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, Unu Ibnudin, secara tegas mengingatkan pentingnya menjaga sikap netralitas bagi para abdi negara.

Unu Ibnudin menekankan bahwa netralitas ASN merupakan keharusan yang harus diimplementasikan dalam bentuk sikap tidak terlibat dalam politik praktis. Hal ini bukan hanya sekadar komitmen moral semata, melainkan juga sebuah kewajiban hukum yang mengikat. Dengan waktu yang semakin dekat, yakni 13 hari menuju hari pencoblosan, fokus utama adalah memastikan integritas proses demokrasi.

Untuk memastikan netralitas ASN dan kesuksesan Pilkada Ulang 2025, Pemerintah Kota Pangkalpinang telah menggelar rapat koordinasi. Rapat ini melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga pilar demokrasi. Pengawasan ketat akan diterapkan untuk mengidentifikasi dan menindak tegas setiap pelanggaran netralitas.

Penegasan Netralitas ASN dan Komitmen Integritas

Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, Unu Ibnudin, menegaskan bahwa netralitas ASN adalah fondasi utama dalam menciptakan Pilkada yang damai dan berintegritas. Ia menyatakan bahwa pemerintah kota tidak akan ragu untuk menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran. Komitmen ini bertujuan untuk menjaga martabat birokrasi serta memastikan bahwa proses politik berjalan adil dan transparan.

Setiap riak-riak pelanggaran netralitas akan langsung diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini merupakan bagian dari upaya kolektif untuk memastikan bahwa ASN tetap fokus pada tugas pelayanan publik. Keterlibatan dalam politik praktis dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Rapat koordinasi bersama Kemenko Polhukam menjadi bukti keseriusan Pemkot dalam mengawal netralitas ASN. Langkah ini juga menunjukkan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam menjaga stabilitas politik. Pengawasan akan dilakukan secara berkelanjutan hingga hari pemungutan suara.

Persiapan Matang Menuju Pilkada Ulang

Selain fokus pada netralitas ASN, seluruh tahapan persiapan Pilkada Ulang di Pangkalpinang telah berjalan dengan baik. Proses pemutakhiran dan validasi data pemilih dilakukan secara intensif. Kerja sama erat terjalin antara Pemkot Pangkalpinang, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Kementerian Dalam Negeri.

Pemutakhiran data pemilih ini krusial untuk memastikan tidak ada kendala administrasi yang menghambat partisipasi masyarakat. Setiap warga negara yang memiliki hak pilih diharapkan dapat menyalurkan suaranya tanpa hambatan. Akurasi data pemilih menjadi prioritas utama demi kelancaran proses demokrasi.

Untuk meningkatkan partisipasi publik, Pemkot bersama KPU dan Bawaslu juga gencar melakukan kampanye. Pemasangan baliho ajakan "Ayo ke TPS" dilakukan di seluruh titik strategis kota. Kampanye masif ini bertujuan untuk menggugah kesadaran warga agar berbondong-bondong datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pencoblosan.

Dukungan Penuh untuk Kelancaran Pelaksanaan

Pemerintah Kota Pangkalpinang juga memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran TNI dan Polri atas komitmen mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Peran aparat keamanan sangat vital dalam menciptakan suasana kondusif selama seluruh tahapan Pilkada Ulang berlangsung. Sinergi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan menjadi kunci sukses penyelenggaraan pesta demokrasi.

Selain itu, Pemkot Pangkalpinang memastikan akan memberikan dukungan penuh kepada para petugas pelaksana Pilkada. Dukungan ini mencakup penyediaan logistik, asupan gizi, hingga pemeriksaan kesehatan bagi petugas TPS. Kesejahteraan petugas menjadi perhatian serius untuk memastikan mereka dapat menjalankan tugas dengan optimal.

Tenaga medis juga telah disiagakan di setiap kecamatan untuk mengantisipasi hal-hal darurat pada hari pelaksanaan pemungutan suara. Kesehatan petugas dan pemilih menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar. Dengan berbagai upaya komprehensif ini, diharapkan Pilkada Ulang di Pangkalpinang dapat berjalan lancar, damai, dan menghasilkan pemimpin yang berintegritas.