Polemik Rangkap Jabatan Dony Oskaria: Wamen BUMN Janji Bahas Lebih Lanjut

Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyatakan status rangkap jabatan Dony Oskaria sebagai Wamen BUMN dan COO Danantara akan dibahas lebih lanjut, menimbulkan pertanyaan tentang potensi konflik kepentingan.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN), Kartika Wirjoatmodjo, atau yang akrab disapa Tiko, menyatakan bahwa status rangkap jabatan Dony Oskaria sebagai Wakil Menteri BUMN dan Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan dibahas lebih lanjut. Pernyataan ini disampaikan Tiko usai menghadiri penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Perdagangan di Jakarta, Senin.

"Itu nanti tanya belakangan aja, belum ada ini (keputusan)," ujar Tiko singkat menanggapi pertanyaan wartawan mengenai polemik rangkap jabatan tersebut. Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai potensi konflik kepentingan dan transparansi dalam pengelolaan BUMN.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengumumkan struktur organisasi BPI Danantara. Rosan Roeslani ditunjuk sebagai Group CEO, dibantu oleh Pandu Sjahrir dan Dony Oskaria. Hasan Nasbi menjelaskan bahwa Danantara akan memegang dua holding; operasional dipimpin Dony Oskaria, dan investasi dipimpin Pandu Sjahrir. Presiden Prabowo juga menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas, dengan Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua. Mantan Presiden RI akan dilibatkan sebagai penasihat, memenuhi syarat Prinsip Santiago untuk tata kelola SWF yang baik.

Jabatan Dony Oskaria dan Potensi Konflik Kepentingan

Dony Oskaria, yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN sejak Oktober 2024, memegang posisi penting dalam struktur Danantara. Hal ini menimbulkan kekhawatiran potensi konflik kepentingan, mengingat posisinya yang strategis di dua entitas berbeda. Pernyataan Wamen BUMN yang menyatakan akan membahas lebih lanjut hal ini menunjukkan adanya kesadaran atas potensi masalah tersebut.

Pengangkatan Dony Oskaria sebagai COO Danantara, sebuah lembaga pengelola investasi, bersamaan dengan jabatannya sebagai Wakil Menteri BUMN, menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya benturan kepentingan. Keterlibatannya dalam pengambilan keputusan di kedua entitas tersebut dapat menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan.

Publik menantikan kejelasan mengenai bagaimana pemerintah akan menyelesaikan potensi konflik kepentingan ini. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan BUMN dan investasi negara.

Latar Belakang Karier Dony Oskaria

Dony Oskaria memiliki rekam jejak karier yang panjang dan gemilang di berbagai sektor. Ia pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Garuda Indonesia (2014-2019) dan Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia. Pengalamannya juga meliputi sektor perbankan dan korporasi.

Selain itu, Dony Oskaria juga aktif dalam pengembangan industri pariwisata Indonesia. Pada Januari 2016, Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai anggota Dewan Penasihat Presiden Bidang Ekonomi dan Industri di Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), bertanggung jawab atas pengembangan industri pariwisata.

Sejak 2021, ia menjabat sebagai Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney), holding BUMN di bidang pariwisata. Di bawah kepemimpinannya, InJourney fokus pada integrasi dan sinergi antara sektor aviasi dan pariwisata untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat internasional.

Pengalaman dan keahlian Dony Oskaria yang luas di berbagai sektor menjadikannya figur penting dalam pemerintahan dan dunia bisnis. Namun, rangkap jabatannya saat ini menimbulkan pertanyaan serius yang perlu dijawab dengan transparan dan akuntabel.

Kesimpulan

Pernyataan Wamen BUMN mengenai rangkap jabatan Dony Oskaria membuka ruang diskusi publik tentang potensi konflik kepentingan dan pentingnya transparansi dalam pemerintahan. Publik menantikan langkah konkret pemerintah dalam menyelesaikan isu ini dan memastikan pengelolaan BUMN dan investasi negara tetap berjalan dengan baik dan akuntabel.