DPR Apresiasi BPI Danantara: BUMN untuk Kemakmuran Rakyat
Komisi XI DPR RI mengapresiasi pembentukan BPI Danantara, badan pengelola investasi BUMN untuk kemakmuran rakyat, sekaligus menekankan pentingnya pengawasan untuk mencegah korupsi.

Jakarta, 24 Februari 2024 - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, memberikan apresiasi tinggi terhadap peluncuran Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Istana Kepresidenan Jakarta. Pembentukan badan ini diinisiasi pemerintah untuk mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peluncuran tersebut dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto dan disaksikan oleh berbagai pihak terkait.
Misbakhun menyampaikan apresiasinya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ia menekankan bahwa pembentukan Danantara merupakan langkah besar pemerintah dalam memanfaatkan BUMN untuk kesejahteraan rakyat. Presiden Prabowo sendiri, dalam pidato peluncuran, menekankan pentingnya hal ini dengan merujuk pada Pasal 33 UUD 1945, yang mengatur tentang perekonomian nasional.
Pidato Presiden Prabowo, menurut Misbakhun, merupakan pengingat penting akan semangat awal pendirian BUMN. "BUMN itu dibentuk oleh para pendiri bangsa dalam sebuah semangat untuk mensejahterakan rakyat, dan Bapak Presiden tadi menyebut secara spesifik bahwa BUMN itu dibentuk untuk kesejahteraan rakyat dan untuk kepentingan generasi mendatang," ujar Misbakhun, mengutip pernyataan Presiden.
Pengawasan Ketat Cegah Korupsi di BPI Danantara
Menanggapi kekhawatiran publik terkait potensi penyalahgunaan dana dan korupsi, Misbakhun memastikan bahwa Danantara akan diawasi secara ketat oleh berbagai pihak. "Karena Danantara ini strukturnya ada pengawasnya, yang terdiri dari presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden. Kemudian siapa pun, kata Bapak Presiden, bisa mengawasi pelaksanaan Danantara. Siapa pun bisa mengawasi, baik itu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan sebagainya," jelasnya.
Presiden Prabowo, lanjut Misbakhun, telah menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi. Komitmen ini, kata dia, disampaikan langsung kepada seluruh pihak yang hadir dalam peluncuran Danantara. Presiden ingin memimpin langsung pemberantasan korupsi di dalam tubuh Danantara.
Misbakhun menambahkan bahwa praktik korupsi sangat bertentangan dengan tujuan utama pembentukan Danantara. "Maka jelas pesannya Bapak Presiden, beliau ingin Danantara itu kuat untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan generasi mendatang, dan juga pengelolaannya harus benar-benar bersih dan transparan," tegasnya.
Tim Pimpinan yang Kompeten
Lebih lanjut, Misbakhun menilai Danantara dipimpin oleh sosok-sosok yang kompeten di bidang investasi dan pengelolaan aset. Rosan Roeslani sebagai CEO, Pandu Sjahrir sebagai CIO, dan Dony Oskaria sebagai COO, dinilai memiliki kapasitas dan tanggung jawab yang tinggi.
"Saya yakin Pak Rosan, Pak Pandu, dan Pak Dony Oskaria akan memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara, sesuai bidang yang diberikan oleh negara. Saya yakin mereka adalah orang-orang yang kompeten, orang-orang yang mempunyai kapasitas, dan mempunyai orang-orang yang mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan tugas itu," pungkas Misbakhun.
Dengan pengawasan yang ketat dan tim pemimpin yang kompeten, diharapkan BPI Danantara dapat menjalankan amanahnya dalam mengelola aset BUMN untuk kemakmuran rakyat Indonesia dan generasi mendatang. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan badan ini.