DPR Kawal Ketat BPI Danantara: Malaikat atau Monster bagi Ekonomi Indonesia?
Anggota Komisi VI DPR ingatkan pengelolaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) harus hati-hati agar tidak menjadi monster, melainkan malaikat bagi perekonomian Indonesia.
Jakarta, 24 Februari 2024 - Anggota Komisi VI DPR, Darmadi Durianto, menyoroti pentingnya pengelolaan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang tepat. Beliau mengingatkan bahwa pengelolaan yang kurang hati-hati dapat berujung pada kerugian besar bagi Indonesia. Keberhasilan BPI Danantara bergantung pada integritas dan kompetensi para pengelola dalam mengelola aset negara yang sangat besar.
Darmadi menyampaikan kekhawatirannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin lalu. "Makanya saya selalu menekankan, ini kita menciptakan malaikat yang mensejahterakan bangsa, atau kita menciptakan monster?", ujarnya. Pernyataan ini menekankan betapa krusialnya pengawasan dan pengelolaan BPI Danantara agar dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.
Potensi BPI Danantara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sangat besar. Namun, potensi tersebut juga diiringi risiko yang signifikan jika pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik dan transparan. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan akuntabilitas yang tinggi menjadi kunci keberhasilan BPI Danantara.
Kompetensi dan Integritas Pengelola BPI Danantara
Darmadi menekankan pentingnya kompetensi dan integritas para pengelola BPI Danantara. Dengan aset yang mencapai Rp14 triliun, pengelolaan yang kurang kompeten dapat berakibat fatal. "Makanya ini kompetensinya juga harus kita pertanyakan. Ini Kepala Badan Danantara ini terbukti nggak nanti dengan aset yang begitu besar, yang belum pernah dia kelola kan, ini kan besar sekali Rp14 ribuan (triliun) ini. Dia bisa nerbitkan surat utang, dia bisa mengagunkan aset, dia bisa macam-macam ini. Nah, kekuatan yang diberikan begitu besar, kalau disalahgunakan, saya pikir cukup berbahaya," jelasnya.
Beliau juga menyoroti potensi penyalahgunaan wewenang jika pengelolaan BPI Danantara tidak diawasi dengan ketat. Oleh karena itu, pengawasan yang komprehensif dari berbagai pihak, termasuk DPR, Kementerian BUMN, BPK, dan auditor independen, sangat diperlukan untuk memastikan pengelolaan yang transparan dan akuntabel.
Darmadi berharap para pengelola BPI Danantara dapat bekerja dengan integritas tinggi dan kompetensi yang mumpuni. "Kami haraplah mereka kerja dengan baik ya, bekerja dengan baik, integritasnya tinggi, kompetensinya saya lihat juga sudah bagus, ya. Hanya nanti pelaksanaannya saja, integritasnya saja yang nanti kita akan evaluasi ketat di DPR maupun oleh instansi lain begitu," ucapnya.
Pentingnya Kebebasan dari Intervensi Politik
Selain kompetensi dan integritas, Darmadi juga menekankan pentingnya kebebasan BPI Danantara dari intervensi politik. Intervensi politik dapat merusak pengelolaan dan menghambat pencapaian tujuan pendirian lembaga tersebut. "Begitu intervensi politik ini masuk, saya pikir semuanya akan berantakan juga gitu kan. Jadi kami harapkan memang pemerintahan ini betul-betul menjaga Danantara ini jangan sampai banyak politikus, banyak pejabat-pejabat yang ikut mengintervensi Danantara ini," tegasnya.
DPR, bersama lembaga pengawas lainnya, akan melakukan evaluasi ketat terhadap kinerja BPI Danantara. Pengawasan yang menyeluruh dari berbagai pihak diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. "Saya pikir nanti pengawasannya dari segala arah ini, kalau kita lihat dari Kementerian BUMN, dari DPR, dari BPK, dari auditor, dari penasihat juga mengawasi, dan begitu banyak mengawasi. Kalau sampai 'lolos' jago banget ini Kepala Badan Pelaksananya," ujarnya.
Kesimpulannya, keberhasilan BPI Danantara sangat bergantung pada pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi politik. Komitmen dari DPR dan lembaga pengawas lainnya untuk melakukan evaluasi ketat menjadi kunci keberhasilan BPI Danantara dalam mewujudkan tujuannya sebagai "malaikat" bagi perekonomian Indonesia.
