Polres Lombok Timur Tertibkan Senpi Anggota: Langkah Antisipasi dan Peningkatan Profesionalisme
Polres Lombok Timur, NTB, menarik sementara seluruh senjata api anggota untuk ditertibkan, memastikan kelengkapan izin, dan meningkatkan profesionalisme penggunaan senjata api.
Polres Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), baru-baru ini melakukan penarikan sementara seluruh senjata api (senpi) milik anggota kepolisian. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan seluruh persyaratan penggunaan senpi terpenuhi dan sekaligus meningkatkan profesionalisme anggota dalam penggunaan senjata api. Penarikan dilakukan pada Kamis, 20 Februari 2024, di Lombok Timur. Kapolres Lombok Timur, AKBP Hariyanto, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan memastikan penggunaan senpi sesuai prosedur.
"Untuk sementara waktu ini semua senjata api ditarik, tidak ada anggota yang memegang senpi," tegas Kapolres Hariyanto dalam keterangannya. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Polres Lombok Timur menyadari pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan senpi untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan keamanan serta ketertiban masyarakat.
Langkah penarikan senpi ini juga merupakan bagian dari upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja kepolisian. Dengan memastikan seluruh anggota memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, Polres Lombok Timur berharap dapat meminimalisir risiko penyalahgunaan senpi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Peningkatan Profesionalisme dan Prosedur Ketat Penggunaan Senpi
Kapolres Hariyanto menjelaskan bahwa anggota yang akan memegang senpi harus melalui berbagai tahapan seleksi ketat. Tes psikologi dan tes kesehatan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. Lebih penting lagi, kelengkapan perizinan penggunaan senpi harus dipenuhi secara lengkap dan sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya anggota yang benar-benar memenuhi syarat dan terlatih yang diperbolehkan membawa senpi.
"Saat ini, tidak ada anggota Polres Lombok Timur yang membawa senjata api, kalau hal ini telah dilakukan sebulan lalu," kata Kapolres. Pernyataan ini menegaskan komitmen Polres Lombok Timur dalam menegakkan aturan dan memastikan setiap penggunaan senpi dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).
Bahkan, untuk anggota yang bertugas di zona merah atau area berisiko tinggi, Polres Lombok Timur akan meminta rekomendasi dari Polda NTB. Hal ini untuk memastikan bahwa penggunaan senpi di area tersebut benar-benar diperlukan dan dilakukan dengan pertimbangan yang matang serta pengawasan yang ketat.
Koordinasi dengan Polda NTB dan Antisipasi Risiko
Kapolres menekankan pentingnya koordinasi dengan Polda NTB dalam setiap penggunaan senpi. "Setiap penggunaan senjata akan selalu berkoordinasi dengan Polda, untuk memastikan penggunaan senjata api hanya dalam kondisi tertentu yang mendesak, guna menjaga keselamatan serta kelancaran tugas kepolisian," jelasnya. Langkah ini menunjukkan komitmen Polres Lombok Timur untuk bekerja sama dan tunduk pada peraturan yang berlaku dalam penggunaan senpi.
Penarikan senpi ini juga merupakan upaya antisipasi terhadap potensi risiko yang mungkin terjadi. Dengan memastikan seluruh senpi tersimpan dengan aman dan penggunaannya terkontrol, Polres Lombok Timur berupaya meminimalisir potensi penyalahgunaan dan insiden yang tidak diinginkan. Langkah ini juga menunjukkan komitmen dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Lebih lanjut, Kapolres menyatakan bahwa keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya peningkatan profesionalisme dan transparansi dalam penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian di Lombok Timur. "Ini untuk meningkatkan profesionalisme anggota dalam menggunakan senjata api," katanya. Dengan demikian, penarikan senpi ini bukan hanya sekadar tindakan administratif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kinerja kepolisian.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan penggunaan senjata api oleh anggota Polres Lombok Timur akan lebih tertib, profesional, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini tentunya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib.
