Polres Pasaman Imbau Penerimaan Hasil Putusan MK Pilkada 2024
Polres Pasaman mengimbau masyarakat menerima hasil putusan sidang sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, tengah menantikan pengumuman putusan sidang sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin, 24 Februari 2024. Menjelang pengumuman tersebut, Kepolisian Resor (Polres) Pasaman mengimbau seluruh pihak untuk menerima keputusan MK apapun hasilnya. Imbauan ini disampaikan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kabupaten Pasaman.
Kepala Polres Pasaman, AKBP Yudho Huntoro, SIK, MIK, menekankan pentingnya menjaga kondusivitas daerah. "Pesan kami dari Polres Pasaman, agar masyarakat dapat menerima apapun keputusan dari persidangan di MK. Semua keputusan tentu yang terbaik untuk Pasaman yang lebih baik lagi ke depannya," ujarnya dalam keterangan pers di Lubuk Sikaping, Minggu, 23 Februari 2024. Pihaknya meminta agar masyarakat tidak terprovokasi dan menghindari tindakan anarkis yang dapat mengganggu ketertiban umum.
Polres Pasaman berkomitmen untuk menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan terkendali. Patroli rutin telah dan akan terus dilakukan di sejumlah titik penting, termasuk Kantor Bupati, KPU, Bawaslu, dan Kantor DPRD Pasaman. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir potensi konflik antar pendukung calon kepala daerah. AKBP Yudho Huntoro juga telah menginstruksikan jajaran Polsek untuk melakukan patroli serupa di wilayah masing-masing, serta mengimbau masyarakat untuk menjaga kondusivitas lingkungan.
Menjaga Kondusivitas Pasaman Pasca Pilkada
Jelang pengumuman putusan MK, Polres Pasaman gencar melakukan upaya preventif untuk mencegah potensi gangguan keamanan. Selain patroli rutin, Polres Pasaman juga menjalin koordinasi dengan berbagai elemen masyarakat, seperti perangkat adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat upaya menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Pasaman.
AKBP Yudho Huntoro menambahkan, "Dengan selalu mengimbau ke masyarakat, agar selalu kondusivitas lingkungan terjaga aman. Kami dari Polres Pasaman memohon kerja samanya dengan perangkat adat, desa dan tokoh lingkungan agar Pasaman tetap kondusif aman." Langkah ini menunjukkan komitmen Polres Pasaman untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi seluruh warga Pasaman.
Pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban sangat ditekankan oleh pihak kepolisian. Kerjasama antara aparat keamanan dan masyarakat diharapkan dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pasca pengumuman putusan MK.
Pilkada Pasaman 2024: Tiga Pasangan Calon dan Hasil Rekapitulasi
Pilkada Pasaman 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon: Welly Suheri-Anggit Kurniawan Nasution (nomor urut 1), Mara Ondak-Dezrizal (nomor urut 2), dan Sabar AS-Sukardi (nomor urut 3). Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten, pasangan Welly Suheri-Anggit meraih 51.828 suara, diikuti Mara Ondak-Dezrizal dengan 49.126 suara, dan Sabar AS-Sukardi dengan 42.689 suara.
Perbedaan suara yang relatif tipis antara pasangan calon memicu sengketa Pilkada yang kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Sidang putusan di MK yang akan digelar pada Senin, 24 Februari 2024, sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat Pasaman.
Polres Pasaman berharap agar seluruh pihak dapat menerima hasil putusan MK dengan bijak dan tetap menjaga suasana kondusif di Kabupaten Pasaman. Kerjasama dan kesadaran seluruh elemen masyarakat sangat penting untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di daerah.
Saat ini, situasi kamtibmas di Kabupaten Pasaman masih terpantau aman dan kondusif. Masyarakat menjalankan aktivitas seperti biasa. Namun, kewaspadaan tetap dijaga untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan pasca pengumuman putusan MK.
Pentingnya Kedamaian dan Stabilitas di Pasaman
Menjaga kedamaian dan stabilitas di Kabupaten Pasaman pasca Pilkada merupakan prioritas utama. Oleh karena itu, Polres Pasaman mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Semoga putusan MK dapat diterima oleh semua pihak dengan lapang dada dan menjadi landasan bagi pembangunan Pasaman yang lebih baik di masa mendatang.
