Prabowo Akui Korupsi Ancam Indonesia, Alokasikan Dana USD20 Miliar untuk Proyek Strategis

Presiden Prabowo Subianto mengakui tingginya angka korupsi di Indonesia sebagai akar masalah lemahnya kinerja di berbagai sektor, dan telah mengambil langkah efisiensi anggaran sebesar USD20 miliar untuk proyek strategis.

Presiden Jokowi Akui Korupsi Ancam Indonesia

Presiden Prabowo Subianto dalam forum 2025 World Governments Summit mengakui tingginya angka korupsi di Indonesia. Beliau menyampaikan hal ini sebagai respon atas pertanyaan Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates, terkait rendahnya kualitas pendidikan, riset dan pengembangan, serta inovasi di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan melalui video pada Jumat lalu, karena Presiden Prabowo berhalangan hadir di Dubai, Uni Emirat Arab.

Akar Masalah Kinerja Rendah

Dalam video tersebut, Presiden Prabowo secara tegas menyatakan, "Masalah utama kita adalah adanya penurunan kepemimpinan moral atau kepemimpinan sosial. Selain itu, tingkat korupsi di negara saya sangat mengkhawatirkan." Beliau menekankan bahwa korupsi adalah penyakit yang menjadi akar dari menurunnya kinerja di berbagai sektor.

Presiden Prabowo berkomitmen untuk memberantas korupsi dan penyimpangan administrasi. Beliau melihat dibutuhkan keberanian untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mengakui bahwa korupsi merupakan kelemahan dan kekurangan negara.

Langkah Efisiensi Anggaran dan Aksi Hukum

Setelah 100 hari pemerintahan, Presiden Prabowo mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah mencapai 81 persen, melampaui persentase suara yang diperolehnya saat pemilihan presiden. Beliau percaya publik memahami upaya pemerintah dan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum.

Presiden Prabowo menegaskan, "Kami telah membuktikan bahwa tidak ada yang kebal hukum. Mereka yang dianggap tak tersentuh sekarang dimintai pertanggungjawaban." Beliau juga menyebutkan bahwa masyarakat telah merasakan dampak korupsi, seperti penyalahgunaan dana pemerintah, penggelapan, dan pajak rendah bagi pengusaha.

Sebagai solusi, Presiden Prabowo menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Pemerintah memangkas dana sebesar USD20 miliar dari kementerian dan lembaga, kemudian mengalokasikannya untuk proyek-proyek strategis dan berkelanjutan. Presiden Prabowo menjelaskan, "Setelah 100 hari, saya berhasil menghemat USD20 miliar. Jika uang itu tidak saya selamatkan, uang itu akan hilang. Saya menghadapi beberapa perlawanan dari birokrasi yang sudah mapan. Beberapa dari mereka menganggap diri mereka tak tersentuh, tetapi saya bersedia bekerja dan menegakkan hukum."

Kesimpulan

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai korupsi di Indonesia menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Langkah efisiensi anggaran dan penegakan hukum yang tegas menjadi bukti komitmen tersebut. Tingginya angka kepuasan publik menunjukkan adanya kepercayaan terhadap upaya pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Namun, keberhasilan upaya ini akan bergantung pada konsistensi dan keberanian dalam menghadapi tantangan dari berbagai pihak.