Program MBG: Kewajiban Negara, Bukan Paksaan, Kata PCO
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menjelaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kewajiban negara, bukan paksaan, meskipun penerima manfaat berhak menolaknya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Hak dan Kewajiban
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, baru-baru ini menegaskan bahwa program MBG merupakan kewajiban pemerintah, bukan paksaan. Hal ini disampaikannya dalam sebuah diskusi di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu (22/1). Meskipun pemerintah berkewajiban menyediakan MBG, penerima manfaat tetap memiliki hak untuk menolak program tersebut.
Penjelasan Nasbi bertujuan untuk meluruskan kesalahpahaman publik. Ia menekankan bahwa kebebasan memilih merupakan hak setiap individu. "Jadi, penyediaan itu kan kewajiban negara. Kalau dari sisi yang menerima itu hak. Jadi ada orang yang nggak mau menerima, tak apa," ujarnya.
Jangkauan dan Implementasi MBG
Program MBG dirancang untuk menjangkau seluruh siswa, baik di sekolah negeri maupun swasta, yang berada dalam radius tertentu dari dapur MBG. Sekolah Luar Biasa (SLB) juga termasuk dalam cakupan program ini. Implementasinya dilakukan secara bertahap untuk memastikan pemerataan akses. Nasbi menggunakan analogi kepemilikan kendaraan pribadi dan akses transportasi umum untuk menjelaskan program ini. "Begitu juga dengan program Makan Bergizi Gratis ini, jika tidak digunakan, itu hak mereka, tetapi kewajiban negara tetap memberikan akses kepada semua," katanya.
Tahapan Pengembangan MBG
Pemerintah berkomitmen untuk terus mengembangkan program MBG hingga mencapai cakupan maksimal. Program ini dirancang untuk menjangkau seluruh sekolah dalam radius tertentu dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). "Kami ingin memastikan semua mendapatkan akses yang sama, dan ini dimulai dengan langkah-langkah bertahap," jelas Nasbi.
Kesimpulan
Program MBG menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan gizi bagi masyarakat. Meskipun merupakan kewajiban negara, penerimaan program ini sepenuhnya menjadi hak penerima manfaat. Pendekatan bertahap yang diterapkan menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan pemerataan akses dan keberhasilan program ini.
