Puan Tolak Relokasi, Prabowo Evakuasi: Mardani Ali Sera Jelaskan Tak Ada Kontradiksi
Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menjelaskan perbedaan pandangan Puan Maharani dan Prabowo Subianto soal Palestina, menekankan bahwa evakuasi medis Prabowo berbeda dengan relokasi yang ditolak Puan.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, baru-baru ini memberikan klarifikasi terkait perbedaan pandangan antara Ketua DPR RI Puan Maharani dan Presiden Prabowo Subianto mengenai penanganan krisis kemanusiaan di Palestina. Pernyataan Puan yang menolak relokasi warga Palestina dari Gaza, menurut Mardani, tidak bertentangan dengan rencana Prabowo untuk mengevakuasi warga Palestina yang terluka.
Perbedaan penekanan pada istilah 'relokasi' dan 'evakuasi' menjadi kunci perbedaan persepsi. Mardani menjelaskan bahwa rencana evakuasi yang diusulkan Prabowo berfokus pada perawatan medis bagi warga Palestina yang terluka akibat konflik dengan Israel. Evakuasi ini bersifat sementara, bertujuan untuk memberikan perawatan medis yang memadai di Indonesia bagi mereka yang membutuhkan.
Hal ini disampaikan Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis lalu. Ia menekankan pentingnya memahami konteks masing-masing pernyataan untuk menghindari kesalahpahaman. Pernyataan Puan, yang disampaikan dalam Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota OKI (PUIC) 2025, menekankan penolakan terhadap relokasi permanen warga Palestina dari Gaza.
Klarifikasi Perbedaan Pandangan Puan dan Prabowo
Mardani menjelaskan bahwa usulan Presiden Prabowo untuk mengevakuasi warga Palestina yang terluka didasarkan pada kondisi darurat kemanusiaan di Gaza. Berdasarkan informasi yang ia peroleh dari Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI), lebih dari seribu operasi medis dilakukan setiap harinya di rumah sakit-rumah sakit kecil di Palestina. Keterbatasan fasilitas kesehatan di Gaza menyebabkan banyak warga Palestina yang membutuhkan perawatan medis tidak mendapatkannya.
Evakuasi medis, menurut Mardani, menjadi solusi sementara untuk mengatasi krisis ini. Indonesia, dengan fasilitas kesehatan yang lebih memadai, dapat memberikan perawatan yang dibutuhkan oleh warga Palestina yang terluka. Dengan demikian, rencana evakuasi Prabowo bertujuan untuk menyelamatkan nyawa dan memberikan perawatan medis yang layak, bukan untuk merelokasi penduduk secara permanen.
Lebih lanjut, Mardani menegaskan bahwa kedua pernyataan tersebut, baik dari Puan maupun Prabowo, justru saling melengkapi. Puan menekankan pentingnya menjaga kedaulatan wilayah Palestina, sementara Prabowo menawarkan solusi untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang mendesak. Tidak ada pertentangan ideologi, melainkan perbedaan fokus dalam penanganan masalah.
“Sebetulnya tidak bertolak belakang, (pernyataan) Mbak Puan relokasi masyarakat ditolak, yang diusulkan Presiden Prabowo adalah merawat mereka yang luka. Sampai sekarang ini lebih dari 50 ribu yang meninggal dan 200 ribu lebih yang luka,” jelas Mardani.
Konteks Pernyataan Puan Maharani
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani, dalam pidatonya pada pembukaan Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota OKI (PUIC) 2025 di Jakarta, Rabu (14/5), mengajak parlemen negara-negara OKI untuk menolak gagasan merelokasi warga Palestina dari Gaza. Puan menekankan bahwa Gaza adalah wilayah milik rakyat Palestina dan relokasi akan melanggar hak-hak mereka.
“Kita harus dapat membantu dengan berbagai cara dan pengaruh yang kita miliki untuk dapat mengakhiri situasi yang tidak berperikemanusiaan di Gaza. Kita harus menolak gagasan merelokasi rakyat Palestina dari wilayah Gaza. Gaza adalah milik rakyat Palestina,” tegas Puan dalam pidatonya.
Pernyataan Puan ini menekankan pentingnya dukungan internasional untuk menyelesaikan konflik di Gaza secara damai dan menghormati hak-hak rakyat Palestina atas tanah air mereka. Pernyataan ini tidak menentang upaya bantuan kemanusiaan, melainkan menolak upaya relokasi permanen yang dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
Kesimpulannya, perbedaan pandangan Puan dan Prabowo lebih merupakan perbedaan penekanan daripada pertentangan. Puan fokus pada penolakan relokasi permanen, sementara Prabowo fokus pada evakuasi medis darurat. Kedua pendekatan ini, jika dijalankan secara terkoordinasi, dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam penanganan krisis kemanusiaan di Palestina.
