Putus Rantai Kemiskinan di Jakarta: Tantangan dan Solusi
Artikel ini membahas kompleksitas kemiskinan di Jakarta, menganalisis faktor penyebabnya, kebijakan pemerintah, dan tantangan dalam memutus siklus kemiskinan antar generasi.
Kemiskinan di Jakarta: Sebuah Realita yang Kompleks
Data BPS menunjukkan angka kemiskinan di Jakarta masih menjadi perhatian. Meskipun angka kemiskinan makro terus menurun, realita di lapangan menunjukkan tantangan besar dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi. Bagaimana caranya mengatasi hal ini? Mari kita telusuri lebih dalam.
Mengapa Kemiskinan Sulit Diatasi?
Salah satu faktor utama adalah kurangnya akses pendidikan. Banyak anak dari keluarga miskin terpaksa membantu orang tua bekerja, sehingga putus sekolah. Hal ini menciptakan siklus kemiskinan, di mana generasi berikutnya juga terjebak dalam kemiskinan. Padahal, pemerintah telah menyediakan pendidikan gratis hingga SMA sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 2, dan mengalokasikan anggaran pendidikan yang signifikan.
Memahami Definisi Kemiskinan
BPS menggunakan pendekatan basic need approach untuk mengukur kemiskinan. Mereka yang pengeluaran per kapitanya di bawah Garis Kemiskinan (GK) dianggap miskin. GK di Jakarta sendiri mencapai Rp846.085,-/kapita/bulan, dengan komposisi GKM dan GKN yang berbeda. Angka ini mencerminkan kebutuhan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.
Kemiskinan di Era Modern
Kemiskinan saat ini berbeda dengan masa lalu. Kita melihat adanya kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi yang positif dan penurunan angka pengangguran. Pertumbuhan ekonomi Jakarta triwulan III 2024 misalnya mencapai 4,93 persen, sementara TPT sebesar 6,21 persen. Namun, akses pendidikan yang lebih tinggi belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat.
Lingkaran Kemiskinan (The Poverty Cycle)
Penelitian menunjukkan adanya lingkaran kemiskinan, di mana kemiskinan berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak dari keluarga miskin seringkali terisolasi, minder, dan kurang percaya diri, yang berdampak pada prestasi belajar dan kesempatan kerja di masa depan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Leon H. Keyserling dalam the seven marks of poverty yang menyinggung beban berat anak keluarga miskin saat bersekolah.
Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan
Pemerintah pusat dan Provinsi DKI Jakarta telah menjalankan berbagai program untuk mengatasi kemiskinan, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan berbagai subsidi lainnya. Selain itu, ada juga program pelatihan kerja dan entrepreneurship. Namun, program ini perlu dimaksimalkan dan didukung dengan upaya lain.
Tantangan Menuju Masa Depan
Memutus rantai kemiskinan membutuhkan lebih dari sekadar bantuan sosial dan peningkatan kesempatan kerja. Menanamkan motivasi, rasa percaya diri, dan membantu masyarakat miskin berintegrasi ke dalam masyarakat umum menjadi kunci penting. Perlu kolaborasi berbagai pihak untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan.
