Qatar Tambah Investasi Perumahan di Indonesia Jadi 6 Juta Unit
Qatar akan meningkatkan investasi pembangunan perumahan di Indonesia menjadi 6 juta unit, naik dari sebelumnya 1 juta unit, sebagai bagian dari kerja sama antar pemerintah untuk mendukung program perumahan nasional.
Investasi Perumahan Qatar di Indonesia Melonjak Drastis
Indonesia akan menerima suntikan dana besar dari Qatar untuk program pembangunan perumahan. Wakil Menteri Perumahan dan Permukiman, Fahri Hamzah, mengumumkan rencana peningkatan investasi Qatar dalam pembangunan perumahan di Indonesia. Pengumuman ini disampaikan pada Jumat lalu di Mataram, Nusa Tenggara Barat, saat rapat koordinasi desain perumahan dan permukiman.
Dari Satu Juta Menjadi Enam Juta Rumah
Sebelumnya, Qatar telah berkomitmen untuk investasi pembangunan satu juta rumah. Namun, angka ini akan meningkat signifikan. "Dari investasi sebelumnya untuk satu juta rumah, Qatar akan meningkatkan investasi untuk lima juta rumah, totalnya menjadi enam juta," jelas Fahri Hamzah. Kerja sama ini merupakan bentuk dukungan nyata Qatar terhadap program pemerintah Indonesia.
Kerja Sama Pemerintah ke Pemerintah
Kesepakatan investasi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan Qatar pada 8 Januari 2025. Melalui skema pemerintah ke pemerintah (G to G), Qatar menjadi investor asing pertama yang berkontribusi pada program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu pembangunan tiga juta rumah per tahun.
Minat Investor Asing Lain Meningkat
Keberhasilan kerja sama dengan Qatar menarik minat negara lain. Fahri Hamzah menyebutkan Uni Emirat Arab (UEA) juga menunjukkan ketertarikan untuk berinvestasi dalam pengembangan perumahan di Indonesia. "Mereka terus menghubungi saya dan menunjukkan minat mereka. Beberapa negara lain seperti Turki dan Rusia juga tertarik," tambahnya.
Program Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Program perumahan ini tidak hanya berfokus pada aspek bisnis, tetapi juga memiliki unsur sosial. "Rumah yang layak huni bagi masyarakat kurang mampu dapat menjadi hadiah yang menyenangkan bagi mereka. Bisnis atau keuntungan adalah masalah lain, tetapi masyarakat dapat memiliki perumahan yang layak. Mereka akan bahagia," ujar Hamzah. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi seluruh masyarakat.
Dukungan Kementerian ATR/BPN
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menyiapkan enam poin untuk mendukung investasi Qatar. Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menjelaskan poin-poin tersebut meliputi informasi lahan, pengadaan lahan, perlindungan sawah, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, hak tanggungan, dan penghapusan catatan tanggungan.
Perlindungan Lahan Pertanian
Pemerintah menegaskan komitmen untuk melindungi lahan pertanian. "Presiden belum mengizinkan penggunaan sawah untuk permukiman. Saya setuju dengan itu. Kami mengusulkan untuk membatasinya. Selama kondisi tidak diperlukan, jangan gunakan sawah untuk program perumahan ini," tegas Nusron Wahid.