Retret Kepala Daerah PDIP di Akmil: Pramono Anung Hadir, Abaikan Instruksi Megawati?
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, ikut retret kepala daerah PDIP di Akmil, Magelang, meskipun Megawati Soekarnoputri telah menginstruksikan penundaan.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengonfirmasi kehadiran Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam kegiatan pembekalan atau retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Kehadiran Pramono Anung bersama 16 kepala daerah lainnya menimbulkan pertanyaan, mengingat instruksi resmi dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk menunda kegiatan tersebut.
Informasi ini mengemuka pada Senin, 24 Februari, ketika Wamendagri dihubungi oleh ANTARA. Bima Arya menjelaskan bahwa Pramono Anung tiba di Akmil bersama rombongan kepala daerah lainnya. Menariknya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, tidak mendampingi Pramono Anung karena masih berada di Jakarta untuk menemui Megawati Soekarnoputri.
Terungkap pula bahwa 17 kepala daerah PDIP telah hadir di Akmil sejak malam sebelumnya. Kehadiran mereka di tengah instruksi penundaan dari Ketua Umum PDIP memicu spekulasi dan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap arahan partai.
Daftar Kepala Daerah PDIP yang Hadir di Akmil
Sejumlah kepala daerah PDIP yang telah hadir di Akmil antara lain Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana; Bupati Magelang, Grengseng Pamuji; Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono; Bupati Wonosobo, Arif Nurhidayat; Bupati Semarang, Ngesti Nugroho; dan Bupati Demak, Eisti'ana. Selain itu, hadir pula Bupati Sukoharjo, Etik Suryani; Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo; Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno; dan Bupati Karanganyar, Rober Christanto.
Dari Jawa Timur, tercatat Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, turut hadir dalam retret tersebut. Daftar ini menunjukkan partisipasi yang cukup signifikan dari kepala daerah PDIP, meskipun terdapat instruksi resmi untuk menunda kegiatan.
Kehadiran para kepala daerah ini semakin menarik perhatian mengingat situasi politik nasional yang dinamis. Terlebih, instruksi penundaan retret dikeluarkan setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Instruksi Megawati Soekarnoputri untuk Menunda Retret
Surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang ditandatangani Megawati Soekarnoputri pada Kamis, 20 Februari, menginstruksikan penundaan retret kepala daerah PDIP di Akmil. Instruksi ini dikeluarkan setelah mempertimbangkan dinamika politik nasional yang terjadi, khususnya setelah penahanan Hasto Kristiyanto.
Surat tersebut mengacu pada Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP yang memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum dalam pengambilan keputusan partai. Megawati menekankan pentingnya kepatuhan terhadap arahan partai dalam situasi politik yang kompleks.
Megawati tidak hanya menginstruksikan penundaan retret, tetapi juga meminta kepada kepala daerah PDIP yang sedang dalam perjalanan ke Magelang untuk segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut. Beliau juga memerintahkan para kepala daerah untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP dan bersiap siaga atas arahan selanjutnya.
Pernyataan Megawati, "stand by commander call", menunjukkan keseriusan beliau dalam mengendalikan situasi dan memastikan koordinasi yang efektif di antara kader partai. Hal ini juga menunjukkan pentingnya soliditas partai dalam menghadapi tantangan politik terkini.
Kehadiran Pramono Anung dan sejumlah kepala daerah PDIP lainnya di Akmil, meskipun terdapat instruksi penundaan dari Ketua Umum, menimbulkan pertanyaan tentang dinamika internal partai dan bagaimana hal ini akan berdampak pada situasi politik ke depan. Situasi ini tentunya akan terus menjadi sorotan publik.
