Bupati Tapteng Tak Hadiri Retret Kepala Daerah di Magelang, Patuh Instruksi Megawati
Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, ikuti instruksi Megawati Soekarnoputri dan batal hadir dalam retret kepala daerah di Magelang, merespon dinamika politik nasional terkini.
Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, yang juga kader PDI Perjuangan (PDIP), telah membatalkan keikutsertaannya dalam retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Retret yang dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025 ini ditiadakan mengikuti instruksi langsung dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Keputusan ini diumumkan Masinton melalui konfirmasi kepada ANTARA di Jakarta pada Jumat, 21 Februari 2025. "Mohon izin, sementara saya masih di Jakarta dan menunda keberangkatan ke Magelang," ujarnya. Ia menyatakan akan menunggu arahan lebih lanjut dari Megawati Soekarnoputri. "Sampai ada arahan lanjut dari Ibu Megawati," sambungnya.
Instruksi penundaan retret ini disampaikan Megawati melalui surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025, tertanggal 20 Februari 2025. Surat tersebut menjelaskan bahwa keputusan ini diambil sebagai respons terhadap dinamika politik nasional, terutama setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Instruksi Tegas Megawati dan Dinamika Politik Nasional
Surat instruksi Megawati menekankan kewenangannya sebagai Ketua Umum PDIP berdasarkan AD/ART partai. Megawati menginstruksikan seluruh kepala daerah PDIP yang diusung untuk tidak menghadiri retret tersebut. Lebih lanjut, beliau memerintahkan kepala daerah yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang untuk segera kembali. "Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," demikian bunyi instruksi Megawati.
Keputusan ini menunjukkan keseriusan Megawati dalam merespon situasi politik terkini. Instruksi untuk tetap berkomunikasi aktif dengan DPP PDIP dan bersiaga atas panggilan (stand by commander call) juga menunjukkan upaya untuk menjaga soliditas partai di tengah dinamika politik yang berkembang.
Langkah ini juga menunjukkan pentingnya koordinasi dan komunikasi internal dalam partai politik, khususnya dalam menghadapi situasi yang kompleks dan penuh tantangan. Kepatuhan Masinton Pasaribu terhadap instruksi tersebut menunjukkan kedisiplinan dan loyalitasnya sebagai kader PDIP.
Penjelasan Surat Resmi PDIP
Surat resmi PDIP yang ditandatangani Megawati Soekarnoputri mengutip Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP. Pasal tersebut menegaskan kewenangan Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai. Oleh karena itu, seluruh kebijakan dan instruksi partai berada di bawah kendali langsung Megawati.
Dengan demikian, instruksi pembatalan retret kepala daerah di Magelang merupakan keputusan yang sah dan mengikat bagi seluruh kader PDIP yang menjabat sebagai kepala daerah. Hal ini juga menunjukkan pentingnya hierarki dan disiplin dalam struktur partai.
Surat tersebut juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara kepala daerah dengan DPP PDIP. Hal ini memastikan kesamaan persepsi dan langkah dalam menghadapi perkembangan politik nasional.
Dengan adanya instruksi ini, diharapkan seluruh kepala daerah PDIP dapat tetap fokus pada tugas dan tanggung jawabnya dalam memimpin daerah masing-masing, sambil tetap menjaga soliditas dan kesatuan partai.
Langkah-langkah yang diambil oleh Megawati Soekarnoputri dan dipatuhi oleh Bupati Masinton Pasaribu menunjukkan komitmen PDIP dalam menghadapi dinamika politik nasional. Kejelasan instruksi dan kepatuhan kader menunjukkan soliditas internal partai dalam menghadapi tantangan.
Perkembangan politik nasional yang dinamis menuntut langkah-langkah strategis dan responsif dari partai politik. Keputusan Megawati Soekarnoputri untuk membatalkan retret kepala daerah merupakan salah satu contoh respon tersebut.
