Rano Karno: Tanggapi Instruksi Megawati Soal Retret Kepala Daerah PDIP
Wagub DKI Jakarta Rano Karno menanggapi instruksi Megawati Soekarnoputri yang melarang kepala daerah PDIP mengikuti retret di Akmil, dengan menyatakan fokus pada tugasnya sebagai wakil gubernur.
Jakarta, 21 Februari 2024 - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, memberikan tanggapan terkait instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang melarang para kepala daerah yang diusung partainya untuk mengikuti acara pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, pada tanggal 21-28 Februari 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Rano Karno kepada wartawan di Jakarta Selatan pada Jumat, 21 Februari 2024.
Ketika ditanya mengenai instruksi tersebut, Rano Karno menjawab singkat, "Nah itu tanya sama DPP (Dewan Pimpinan Pusat)," seraya menegaskan fokusnya pada tanggung jawab sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ia menghindari berkomentar lebih lanjut terkait instruksi partai tersebut.
Lebih lanjut, Rano Karno menyatakan, "Tugas saya sekarang wakil gubernur." Pernyataan ini menekankan komitmennya pada tugas pemerintahan dan menghindari keterlibatan lebih dalam polemik politik partai.
Instruksi Megawati dan Konteks Politik Nasional
Instruksi Megawati Soekarnoputri kepada kepala daerah PDIP untuk membatalkan keikutsertaan dalam retret di Akmil tertuang dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025. Surat yang ditandatangani langsung oleh Megawati pada Kamis, 20 Februari 2024, ini dikeluarkan sebagai respons terhadap dinamika politik nasional, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Surat tersebut merujuk pada pasal 28 ayat 1 AD/ART PDIP, yang menyatakan Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai. Oleh karena itu, semua kebijakan dan instruksi partai berada di bawah kendali langsung Megawati Soekarnoputri. Instruksi ini juga mencakup perintah kepada kepala daerah PDIP yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang untuk segera kembali.
Sebanyak 505 kepala daerah yang telah dilantik dijadwalkan untuk mengikuti retret di Akmil pada tanggal 21-28 Februari 2024. Namun, instruksi Megawati ini mengubah rencana tersebut secara signifikan.
Rano Karno Sebagai Plt. Gubernur DKI Jakarta
Berkaitan dengan retret tersebut, Rano Karno menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur DKI Jakarta selama seminggu, mulai Jumat, 21 Februari 2024. Hal ini dikarenakan Gubernur DKI Jakarta, Pramono, mengikuti retret di Akmil selama periode yang sama.
Posisi Rano Karno sebagai Plt. Gubernur DKI Jakarta menunjukkan pentingnya stabilitas pemerintahan di tengah dinamika politik nasional. Meskipun ada instruksi partai yang signifikan, Rano Karno tetap fokus pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil gubernur dan Plt. Gubernur.
Situasi ini menyoroti kompleksitas hubungan antara politik partai dan pemerintahan daerah di Indonesia. Peristiwa ini juga menimbulkan pertanyaan tentang implikasi lebih lanjut dari instruksi Megawati Soekarnoputri terhadap dinamika politik dan pemerintahan di tingkat daerah.
Ke depan, perkembangan situasi ini akan terus dipantau, khususnya terkait dampak instruksi Megawati terhadap kinerja pemerintahan daerah yang dipimpin oleh kader PDIP. Peran Rano Karno sebagai Plt. Gubernur DKI Jakarta juga akan menjadi perhatian, mengingat pentingnya menjaga stabilitas pemerintahan di ibu kota.
