Revisi UU Politik: Tantangan 100 Hari Pemerintahan Presiden Prabowo
Anggota Komisi II DPR, Mohammad Toha, menilai revisi UU politik sebagai tantangan utama 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo, termasuk pemisahan Pileg dan Pilpres serta perubahan sistem Pilkada.
Jakarta, 20 Januari 2024 - Mohammad Toha dari Komisi II DPR RI melihat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar dalam 100 hari pertama: merevisi UU politik. Ini mencakup perbaikan sistem politik nasional secara menyeluruh.
Toha menyarankan revisi paket UU politik melalui omnibus law, menggabungkan UU Pemilu, Pilkada, Partai Politik, dan lain-lain. Menurutnya, banyak hal yang perlu diperbaiki pasca Pemilu dan Pilkada 2024.
Salah satu usulan dari PKB yang disampaikan Toha adalah memisahkan Pileg dan Pilpres. Saat ini, pelaksanaan serentak membuat masyarakat lebih fokus pada Pilpres, mengabaikan Pileg. Akibatnya, caleg kurang mendapat perhatian publik.
Selain itu, sistem Pilkada juga perlu dievaluasi. Toha, mewakili PKB, mengusulkan agar pemilihan gubernur dilakukan melalui DPRD, bukan lagi pemilihan langsung. Alasannya, pemilihan langsung tidak efektif dan efisien, serta membutuhkan anggaran besar.
Pemilihan gubernur lewat DPRD dinilai lebih hemat anggaran dan sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang lebih fokus pada kabupaten/kota. Toha menjelaskan, "Otonomi daerah sejatinya berada di tingkat kabupaten dan kota. Bukan di tingkat provinsi. Jadi perlu ada pilkada langsung di level gubernur, cukup melalui DPRD saja."
Tantangan lain bagi pemerintahan Prabowo adalah perpindahan ibu kota dan ASN ke IKN. Proses ini membutuhkan persiapan matang dan tidak boleh terburu-buru. Toha menekankan perlunya target yang realistis dan terukur dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Anggaran IKN di APBN 2025 hanya Rp6,3 triliun dari rencana Rp400,3 triliun. Perpindahan ASN juga memerlukan perencanaan yang matang, mempertimbangkan infrastruktur dan adaptasi lingkungan. Toha menambahkan, "Kemenpan RB harus menunggu arahan dan peraturan presiden (Perpres). Tidak mudah bagi ASN untuk pindah ke IKN."
Kesimpulannya, pemerintahan Presiden Prabowo menghadapi tantangan besar dalam merevisi UU politik dan memindahkan ibu kota. Kedua hal ini memerlukan perencanaan yang cermat, realistis, dan berkelanjutan.