Senator DPD RI Desak Transparansi Kasus Penembakan Warga Aceh oleh Oknum TNI AL

Senator DPD RI Azhari Cage mendesak agar kasus penembakan warga Aceh Utara oleh oknum TNI AL diproses secara transparan dan adil, memberikan perhatian khusus pada anak-anak korban yang masih kecil.

Seorang warga Aceh Utara, Hasfiani alias Imam, ditemukan tewas ditembak dan dimasukkan ke dalam karung di kawasan KM 30 Gunung Salak, Aceh Utara. Peristiwa yang diduga dilakukan oleh oknum TNI AL berinisial DI ini terjadi pada bulan Ramadhan, menimbulkan kemarahan dan kesedihan mendalam di kalangan masyarakat Aceh. Senator DPD RI asal Aceh, Azhari Cage, pun angkat bicara, mendesak agar proses hukum berjalan transparan dan memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya.

Kejadian ini terjadi pada Selasa, 18 Maret 2024. Korban, yang berprofesi sebagai agen mobil, ditemukan tewas dengan luka tembak. Dugaan sementara, pelaku merupakan oknum TNI AL yang kini telah ditahan dan tengah menjalani proses penyelidikan dan penyidikan oleh Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal). Kejadian ini menimbulkan trauma mendalam, terutama bagi tiga anak korban yang masih kecil.

Kasus ini bukan yang pertama kalinya. Senator Azhari Cage menyebutkan adanya kasus serupa yang melibatkan oknum TNI, mengingatkan kembali trauma masa konflik di Aceh. Ia menekankan pentingnya perlindungan warga sipil dari tindakan kekerasan oleh aparat, dan meminta agar Mabes TNI mengevaluasi penggunaan senjata api oleh anggotanya untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

Desakan Transparansi dan Keadilan

Senator Azhari Cage dengan tegas meminta agar kasus penembakan ini diproses secara transparan dan terbuka. "Saya sebagai senator Aceh meminta agar kasus ini benar-benar transparan dan keadilan benar-benar diberikan kepada almarhum. Apalagi saya dengar almarhum mempunyai tiga anak yang masih kecil-kecil," tegas Azhari Cage dalam keterangannya. Ia mengutuk keras tindakan biadab yang dilakukan oknum TNI AL tersebut, menyatakan bahwa tindakan tersebut sangat menyakitkan dan tidak dapat ditoleransi.

Azhari Cage juga menyoroti kesamaan kasus ini dengan kasus perampasan mobil sebelumnya yang melibatkan oknum TNI. Menurutnya, kasus ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap prosedur dan pengawasan penggunaan senjata api oleh anggota TNI. Ia berharap agar Mabes TNI mengambil langkah tegas untuk mencegah terulangnya kejadian serupa dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Dandenpomal Lanal Lhokseumawe, Mayor Laut (PM) Anggiat Napitupulu, dalam konferensi pers pada Senin, 17 Maret 2024, telah menyatakan komitmen untuk memproses kasus ini secara terbuka dan memberikan sanksi seberat-beratnya kepada pelaku. "Kami berjanji bahwa terduga pelaku nantinya akan diberikan sanksi dan hukuman yang seberat-beratnya sesuai perbuatan dilakukan oleh pelaku," ujar Mayor Laut (PM) Anggiat Napitupulu.

Permintaan Evaluasi Penggunaan Senjata Api

Menyikapi berulangnya kasus dugaan perampasan mobil dan penembakan warga sipil oleh oknum TNI AL, Senator Azhari Cage mendesak Mabes TNI untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan senjata api oleh anggotanya. Menurutnya, kasus-kasus serupa yang berulang menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan prosedur penggunaan senjata api di lingkungan TNI.

Senator Azhari Cage berharap agar evaluasi ini dapat menghasilkan langkah-langkah konkret untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap TNI dan memastikan perlindungan bagi warga sipil dari tindakan kekerasan oleh oknum anggota TNI.

Peristiwa ini juga mengingatkan kembali akan luka lama masyarakat Aceh pasca konflik. Pembuangan jasad korban di Gunung Salak, menurut Senator Azhari Cage, membangkitkan kembali trauma masa lalu. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan transparan untuk memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya, serta mencegah terulangnya tragedi serupa.

Dengan ditekankannya transparansi dan keadilan dalam penanganan kasus ini, diharapkan dapat memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat Aceh dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Proses hukum yang adil dan transparan merupakan kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.