Sikap DGB UI Soal Disertasi Bahlil Lahadalia Bukan Representasi Resmi UI, DPR RI Minta Klarifikasi
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan sikap Dewan Guru Besar UI terkait disertasi Bahlil Lahadalia bukan representasi resmi universitas dan meminta klarifikasi dari Rektor UI.
Dewan Guru Besar (DGB) Universitas Indonesia (UI) baru-baru ini mengeluarkan pernyataan terkait disertasi Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia. Pernyataan tersebut menimbulkan kontroversi dan menjadi sorotan publik. Menanggapi hal ini, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, memberikan klarifikasi penting. Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta pada Sabtu lalu.
Hetifah menegaskan bahwa pernyataan DGB UI tersebut tidak mewakili sikap resmi UI secara keseluruhan. Ia menjelaskan bahwa terdapat empat organ utama dalam struktur tata kelola UI: Majelis Wali Amanat (MWA), Rektor, Senat Akademik, dan Dewan Guru Besar. Oleh karena itu, menurut Hetifah, pernyataan DGB UI tidak dapat dianggap sebagai representasi institusional UI secara menyeluruh. Hal ini penting untuk dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman publik.
Sebagai Ketua Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, Hetifah juga menyoroti proses perbaikan tata kelola internal yang sedang dilakukan UI. UI sebelumnya telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait permasalahan disertasi Bahlil Lahadalia pada 13 November 2024, mengakui adanya kekurangan internal, dan menyatakan tengah berupaya untuk mengatasinya. Pernyataan ini menunjukkan komitmen UI untuk memperbaiki proses dan tata kelola di internal kampus.
Klarifikasi dan Transparansi dari UI
Hetifah menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam penanganan isu akademik di UI. Hal ini disampaikan kembali dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) pada 27 Februari lalu, yang dihadiri Rektor UI Heri Hermansyah. Hetifah mendesak UI untuk segera melakukan pertemuan pleno keempat organ utama agar keputusan yang diambil lebih jelas dan tidak merugikan mahasiswa. Kejelasan dan transparansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Lebih lanjut, Hetifah meminta UI untuk bersikap bijak dalam menyikapi permasalahan ini dan menghindari opini yang dapat merusak nama baik seseorang. Ia mendesak Rektor UI untuk segera mengklarifikasi permasalahan ini kepada publik dan memastikan bahwa keputusan yang diambil adil serta berdasarkan prinsip akademik yang objektif, bukan karena tekanan atau kepentingan politik tertentu. Hal ini untuk memastikan proses akademik tetap bersih dan berintegritas.
Komisi X DPR RI, kata Hetifah, akan terus mengawal penyelesaian permasalahan terkait pendidikan tinggi dan memastikan tata kelola perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia tetap menjunjung tinggi integritas akademik serta keadilan bagi seluruh mahasiswa dan civitas academica. Pengawasan ini penting untuk menjaga kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.
Sikap Resmi UI Belum Diputuskan
Direktur Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Arie Afriansyah, pada Jumat (28/2), menegaskan bahwa pihak kampus belum membuat keputusan resmi terkait kabar pembatalan disertasi Bahlil Lahadalia. "Saat ini saya hanya bisa konfirmasi bahwa UI belum membuat keputusan resmi atas Pak Bahlil," katanya. Pernyataan ini menegaskan bahwa informasi yang beredar di publik masih perlu diklarifikasi lebih lanjut.
Arie Afriansyah juga mengaku belum bisa menjelaskan secara rinci terkait sikap UI atas kabar pembatalan disertasi Bahlil Lahadalia, menyusul kabar mengenai sidang etik DGB UI yang merekomendasikan Bahlil untuk mengulang disertasinya. Ketidakjelasan ini semakin memperkuat pentingnya klarifikasi resmi dari pihak UI.
Kesimpulannya, situasi ini menyoroti pentingnya komunikasi yang transparan dan akuntabel dalam lingkungan pendidikan tinggi. Pernyataan DGB UI yang kontroversial perlu dilihat dalam konteks struktur tata kelola UI yang lebih luas, dan klarifikasi resmi dari pihak universitas sangat dibutuhkan untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga reputasi lembaga pendidikan tersebut.
