Sorotan Rakyat: Dari MBG hingga Kode Etik Aparat, DPR RI Turun Tangan
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti berbagai permasalahan yang dikeluhkan rakyat, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga penegakan kode etik aparat, dan meminta agar segera ditindaklanjuti.
Berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat Indonesia, mulai dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga masalah penegakan kode etik aparat keamanan, menjadi sorotan utama. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam pidato Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/1).
Puan menekankan pentingnya respon cepat dari DPR RI dan pemerintah terhadap keluhan tersebut. Ia meminta Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan komisi terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kecepatan dan efektivitas penanganan menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik.
Selain MBG dan masalah penegakan hukum di kalangan aparat, sejumlah isu krusial lainnya juga menjadi perhatian publik. Beberapa di antaranya mencakup perizinan usaha, pengawasan penggunaan senjata api oleh aparat, dan penanganan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia.
Stabilitas harga komoditas dan pasokan pangan juga menjadi sorotan. Rakyat juga memperhatikan rencana penghentian impor beberapa komoditas pangan, upaya peningkatan produksi pertanian untuk mendukung swasembada pangan, dan penanganan wabah penyakit seperti virus HMPV dan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak.
Isu ketenagakerjaan dan birokrasi juga tak luput dari perhatian. Penyelesaian seleksi pegawai honorer menjadi PPPK, konflik pertanahan dan tata ruang, penyediaan lahan untuk program pemerintah, dan rencana penyimpanan Devisa Hasil Ekspor SDA minimal satu tahun di dalam negeri, menjadi beberapa poin penting yang perlu ditangani.
Kasus-kasus yang menyangkut penegakan hukum dan perlindungan warga negara juga mendapat perhatian serius. Penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kekerasan seksual termasuk kekerasan seksual terhadap anak, dan meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur menjadi fokus utama. Rencana pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2026 dan upaya mewujudkan swasembada energi juga menjadi bagian dari perhatian publik.
Puan menegaskan fungsi pengawasan DPR RI untuk memastikan kinerja regulasi, ASN, kelembagaan, program, dan pengelolaan anggaran berjalan efektif, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi rakyat. DPR RI berkomitmen untuk memastikan setiap permasalahan rakyat mendapatkan penanganan yang optimal dan terukur.
Sebagai catatan positif, Puan juga menyampaikan keberhasilan DPR RI dan pemerintah dalam menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025. Hal ini menunjukkan komitmen bersama dalam meningkatkan pelayanan ibadah haji dan meringankan beban jamaah haji.
Kesimpulannya, berbagai permasalahan yang disorot rakyat, mulai dari program MBG hingga kode etik aparat, menunjukkan kompleksitas tantangan yang dihadapi Indonesia. DPR RI memiliki peran penting dalam memastikan setiap permasalahan tersebut ditangani secara efektif dan akuntabel.
