Ternyata Ini Alasan PSI Dukung Pilkada Tidak Langsung, Asal Baik untuk Rakyat
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menyatakan dukungan terhadap Pilkada Tidak Langsung melalui DPRD asalkan membawa kebaikan bagi masyarakat luas. Simak alasannya!
Kaesang Pangarep, Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menyatakan sikap partainya terkait usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung. Ia menegaskan bahwa PSI akan mendukung sistem tersebut jika terbukti membawa kebaikan bagi masyarakat luas. Pernyataan ini disampaikan usai rapat perdana Tim Formatur Kepengurusan DPP PSI di Jakarta Pusat pada Senin.
Sikap PSI ini muncul di tengah wacana yang kembali mengemuka mengenai model Pilkada, baik secara langsung maupun melalui DPRD. Sebelumnya, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar juga mengusulkan agar kepala daerah ditunjuk pusat atau dipilih oleh DPRD. Wacana ini menjadi perbincangan hangat di kancah politik nasional.
Kaesang menekankan bahwa PSI tidak mempermasalahkan model pelaksanaan Pilkada, asalkan tujuan utamanya tercapai. Kebaikan dan kemaslahatan rakyat menjadi prioritas utama dalam menentukan sistem yang akan diterapkan. PSI akan melakukan kajian mendalam untuk menemukan model terbaik.
Sikap PSI Terhadap Pilkada Langsung atau Tidak Langsung
Kaesang Pangarep menegaskan bahwa PSI tidak memiliki keberatan terhadap mekanisme Pilkada, baik itu secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Fokus utama partai adalah dampak positif yang dihasilkan bagi kesejahteraan masyarakat. Ini mencakup pemilihan gubernur, wali kota, maupun bupati.
Menurut Kaesang, perdebatan mengenai metode Pilkada seharusnya tidak terjebak pada preferensi sistem semata. Lebih dari itu, esensi dari setiap sistem haruslah mampu memberikan manfaat konkret. PSI berkomitmen untuk mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan politik praktis.
Untuk memastikan pilihan terbaik, PSI berencana untuk melakukan kajian komprehensif terkait sistem Pilkada. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi model yang paling efektif dan efisien. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi yang benar-benar memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Wacana Pilkada Tidak Langsung dari Berbagai Pihak
Usulan Pilkada tidak langsung sebelumnya juga dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Cak Imin mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah dapat ditunjuk langsung oleh pusat. Alternatif lainnya adalah dipilih oleh DPRD di seluruh wilayah Indonesia.
Usulan Cak Imin ini disampaikan dalam acara Harlah ke-27 PKB di Jakarta, pada Rabu (23/7) malam. Ia melihatnya sebagai salah satu langkah strategis untuk penyempurnaan tata kelola politik nasional. Hal ini menunjukkan adanya diskusi yang lebih luas di kalangan partai politik mengenai format Pilkada.
Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah memberikan panduan terkait pemisahan pemilu. MK memutuskan untuk memisahkan antara pemilu nasional yang memilih Presiden-Wakil Presiden, Anggota DPR, dan Anggota DPD. Sementara itu, pemilu lokal/daerah akan memilih Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, serta anggota DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten.
