Terungkap! Konsep 'Bulog Perumahan' untuk Atasi Backlog Hunian Subsidi
Wakil Menteri Perumahan dan Permukiman mengusulkan pembentukan 'Bulog Perumahan' sebagai offtaker hunian subsidi, sebuah langkah strategis untuk mengatasi backlog perumahan dan menekan harga.
Wakil Menteri Perumahan dan Permukiman, Fahri Hamzah, melontarkan gagasan inovatif mengenai pembentukan lembaga offtaker khusus untuk perumahan subsidi. Konsep ini, yang ia sebut sebagai “Bulog Perumahan”, diharapkan dapat mengadopsi mekanisme kerja serupa dengan Perum Bulog yang selama ini dikenal sebagai penyerap gabah dari petani.
Usulan ini disampaikan Fahri Hamzah dalam sebuah pertemuan di Kantor Pusat Kementerian BUMN di Jakarta pada hari Jumat. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan backlog perumahan yang masih sangat tinggi di Indonesia, khususnya untuk segmen hunian bersubsidi.
Dengan adanya “Bulog Perumahan”, diharapkan akan terjadi penyerapan unit-unit rumah yang dibangun oleh perusahaan konstruksi secara lebih terstruktur. Hal ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas harga dan memastikan ketersediaan hunian yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Konsep dan Tujuan Bulog Perumahan
Fahri Hamzah menjelaskan bahwa entitas baru ini akan berfungsi sebagai penyerap utama rumah-rumah yang dibangun oleh pengembang, mirip dengan cara Bulog menyerap gabah dari petani. Fokus utama dari “Bulog Perumahan” adalah hunian bersubsidi, mengingat Indonesia masih menghadapi backlog perumahan sekitar 15 juta unit.
Wakil Menteri yakin bahwa keberadaan badan ini akan sangat membantu menurunkan harga rumah subsidi. Dengan demikian, hunian akan menjadi lebih terjangkau bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dan memenuhi syarat.
Lembaga ini diharapkan dapat beroperasi secara terintegrasi dengan Harga Pokok Penjualan (HPP) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Integrasi ini penting untuk memastikan efektivitas program subsidi dan penyaluran dana yang tepat sasaran.
Mekanisme Kerja dan Potensi Manfaat
“Bulog Perumahan” tidak hanya akan mengelola rumah subsidi tapak, tetapi juga berpotensi untuk mengelola hunian vertikal seperti rumah susun atau apartemen. Ini menunjukkan visi yang lebih luas dalam penanganan masalah perumahan di perkotaan yang semakin padat.
Meskipun demikian, Fahri Hamzah menekankan bahwa ide ini masih dalam tahap proposal dan memerlukan kajian lebih lanjut. Kementerian Perumahan dan Permukiman serta Kementerian BUMN telah sepakat untuk melakukan studi mendalam.
Studi tersebut akan mencakup pembelajaran dari praktik terbaik di berbagai negara di dunia. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan model yang paling efektif dan sesuai dengan kondisi di Indonesia.
Langkah Selanjutnya dan Harapan Implementasi
Hingga saat ini, belum ada batas waktu pasti yang ditetapkan untuk implementasi proposal “Bulog Perumahan” ini. Namun, Wakil Menteri Fahri Hamzah berharap gagasan ini dapat segera diterjemahkan menjadi tindakan konkret di lapangan.
Penting untuk dicatat bahwa implementasi proposal ini sepenuhnya akan berada di bawah kebijakan dan diskresi Presiden Prabowo Subianto. Hal ini menunjukkan bahwa inisiatif besar seperti ini memerlukan dukungan penuh dari pucuk pimpinan negara.
Keberhasilan “Bulog Perumahan” akan sangat bergantung pada sinergi antar kementerian dan dukungan regulasi yang kuat. Jika terealisasi, lembaga ini berpotensi menjadi solusi jangka panjang untuk masalah ketersediaan dan keterjangkauan rumah bagi rakyat Indonesia.
