Transfer Ke Daerah Lampung 2024 Capai Rp22,5 Triliun
Realisasi transfer ke daerah (TKD) di Lampung pada 2024 mencapai Rp22,5 triliun, tumbuh 4,89 persen dari tahun sebelumnya, didorong peningkatan DAU, DAK, dana desa, dan insentif fiskal.
Provinsi Lampung menerima suntikan dana fantastis dari pemerintah pusat. Realisasi transfer ke daerah (TKD) sepanjang tahun 2024 mencapai angka Rp22,5 triliun! Kenaikan ini cukup signifikan, menunjukan pertumbuhan 4,89 persen dibandingkan tahun 2023. Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Rosmauli, menyampaikan kabar baik ini dalam rilis APBN KiTA di Bandarlampung, Kamis (23/1).
Pertumbuhan TKD ini didorong oleh peningkatan berbagai komponen pendanaan. Salah satu faktor utamanya adalah kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU). DAU tahun 2024 mencapai Rp13,8 triliun, meningkat 8,88 persen dari Rp12,7 triliun di tahun 2023. Lonjakan terbesar berasal dari block grant yang tumbuh 17,07 persen, mencapai Rp10,8 triliun.
Selain block grant, komponen DAU lainnya juga mengalami peningkatan. Diantaranya DAU Pendanaan Kelurahan (naik 0,74 persen menjadi Rp41 miliar), DAU Dukungan THR dan gaji ke-13 guru ASN Daerah (naik 247,26 persen menjadi Rp292,38 miliar), DAU Pekerjaan Umum (Rp329,53 miliar), DAU PPPK (Rp276,93 miliar), DAU Pendidikan (Rp1,4 triliun), dan DAU Kesehatan (Rp588 miliar).
Dana Alokasi Khusus (DAK) juga turut memberikan kontribusi signifikan. DAK Fisik mengalami pertumbuhan 15,31 persen, dari Rp1,19 triliun di 2023 menjadi Rp1,37 triliun di 2024. Peningkatan ini terutama didorong oleh sektor irigasi (naik 40,08 persen), kesehatan dan keluarga berencana (naik 6,52 persen), lingkungan hidup (naik 93,58 persen), pertanian (naik 23,89 persen), dan pendidikan (naik 0,10 persen).
DAK Non Fisik juga tumbuh sebesar 0,57 persen, dari Rp4,07 triliun di 2023 menjadi Rp4,09 triliun di 2024. Sektor dengan peningkatan terbesar adalah Dana TPG ASN Daerah (naik 40,91 persen) dan Bantuan Operasional Sekolah (naik 40,27 persen), masing-masing mencapai Rp1,67 triliun dan Rp1,65 triliun. Penyaluran dana desa juga mencapai Rp2,33 triliun (99,83 persen dari target), meningkat 1,39 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dan telah disalurkan ke 2.445 desa.
Insentif fiskal juga mengalami pertumbuhan 0,35 persen, mencapai Rp224 miliar untuk 14 pemerintah daerah. Insentif ini meliputi insentif reguler, pengendalian inflasi, dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami kontraksi 33,44 persen, realisasinya mencapai 99,99 persen dari pagu, kecuali DBH Kehutanan dan Dana Reboisasi yang baru mencapai 38,27 persen.
Secara keseluruhan, realisasi TKD di Lampung tahun 2024 menunjukkan kinerja yang positif. Peningkatan ini diharapkan dapat mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung. Data yang disampaikan oleh Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung ini memberikan gambaran yang jelas tentang alokasi anggaran dan dampaknya terhadap berbagai sektor di Lampung.
