Realisasi TKD di Jatim Tembus Rp10,66 Triliun, Didorong Peningkatan DAU dan DAK
Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) di Jawa Timur mencapai Rp10,66 triliun hingga Januari 2025, didorong peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
Surabaya, 27 Februari 2025 - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat realisasi Transfer ke Daerah (TKD) yang signifikan hingga akhir Januari 2025. Angka tersebut mencapai Rp10,66 triliun, atau setara dengan 12,77 persen dari total pagu anggaran. Kenaikan ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 10,33 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan positif ini terutama didorong oleh peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, menurut Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur, Dudung Rudi Hendratna.
Dudung menjelaskan lebih lanjut mengenai kontribusi masing-masing sumber dana terhadap capaian tersebut. Peningkatan DAU di Jawa Timur tercatat sangat signifikan, mencapai 21,92 persen (year-on-year/yoy) dengan total realisasi Rp6,26 triliun. Seluruh DAU yang tersalurkan hingga Januari 2025 merupakan DAU tanpa ketentuan penggunaan, mencakup alokasi untuk bulan Januari dan Februari. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran.
Selain DAU, Dana Bagi Hasil (DBH) juga memberikan kontribusi positif terhadap realisasi TKD. DBH mengalami lonjakan drastis hingga 1504,52 persen (yoy), mencapai Rp499,83 miliar. Kenaikan signifikan ini terutama didorong oleh sektor migas, dengan Kabupaten Bojonegoro sebagai penerima utama. Dana ini diharapkan dapat meningkatkan layanan publik dan mendorong pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di daerah.
Rincian Realisasi Dana Transfer ke Daerah
Berikut rincian lebih lanjut mengenai realisasi berbagai jenis dana transfer ke daerah di Jawa Timur hingga akhir Januari 2025:
- Dana Alokasi Umum (DAU): Rp6,26 triliun (meningkat 21,92 persen yoy)
- Dana Bagi Hasil (DBH): Rp499,83 miliar (meningkat 1504,52 persen yoy)
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik: Rp3,39 triliun (mengalami kontraksi 1,52 persen yoy)
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik: Belum tersalurkan
- Dana Insentif Fiskal: Belum tersalurkan
- Dana Desa: Rp502,09 miliar (mengalami kontraksi 51,98 persen yoy)
DAK Non Fisik terbesar dialokasikan untuk sektor pendidikan, termasuk tunjangan profesi guru, dan bidang kesehatan. Kota Surabaya, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Jember menjadi tiga daerah penerima terbesar. Sementara itu, DAK Fisik dan Dana Insentif Fiskal belum tersalurkan karena masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat. Dana Desa, yang mayoritas dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa, mengalami kontraksi cukup besar, dengan Kabupaten Malang, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Bojonegoro sebagai tiga penerima terbesar.
Dudung menambahkan bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah akan terus dilakukan untuk memastikan penyaluran dana berjalan tepat waktu dan sesuai kebutuhan pembangunan di daerah. "Sebagian besar DBH dimanfaatkan untuk peningkatan layanan publik di daerah yang diharapkan dapat mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," ujar Dudung.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur optimistis bahwa dengan pengelolaan yang baik, dana transfer ke daerah ini akan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan di berbagai sektor di Jawa Timur. Ke depannya, peningkatan koordinasi dan transparansi dalam pengelolaan dana akan terus menjadi fokus utama.
