Trivia: 'Orang Hutan' Ancam Pejabat, Dinas Perkim Aceh Didatangi 15 Pria Minta Proyek

Dinas Perkim Aceh Didatangi Pria berjumlah 15 orang yang diduga mengancam pejabat demi proyek, memicu ketegangan dan pertanyaan besar.

Pada Selasa, 12 Agustus, sekitar pukul 14.00 WIB, kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh di Banda Aceh digegerkan oleh kedatangan sekelompok pria. Sebanyak 15 orang pria tersebut diduga melakukan intimidasi dan ancaman terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) setempat. Insiden ini terjadi di ruang kerja PPTK, memicu ketegangan dan kekhawatiran di kalangan pegawai.

Kedatangan mereka dilaporkan bertujuan untuk meminta proyek pekerjaan dengan cara yang tidak pantas, disertai amarah dan bentakan. Peristiwa ini sempat terekam kamera dan kemudian menjadi viral di berbagai platform media sosial, termasuk Instagram dan grup WhatsApp. Video berdurasi 1 menit 15 detik itu menunjukkan sejumlah pria yang membentak pegawai dengan nada tinggi.

Kepala Dinas Perkim Aceh, Aznal Zahri, membenarkan kejadian tersebut saat dikonfirmasi pada Rabu. Ia menjelaskan bahwa para pria tersebut mempertanyakan proyek kepada PPTK Arief dengan nada tinggi, bahkan sampai menggertak dan menendang kursi. Ancaman serius juga dilontarkan, termasuk tantangan kepada pihak kepolisian.

Kronologi Insiden dan Bentuk Intimidasi

Kedatangan 15 pria ke Dinas Perkim Aceh pada Selasa siang mengejutkan banyak pihak. Mereka langsung mendatangi ruang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan melancarkan protes dengan nada tinggi. Aksi ini terekam dan menunjukkan bagaimana para pria tersebut membentak serta mengeluarkan kata-kata ancaman kepada pegawai yang ada.

Menurut Aznal Zahri, Kepala Dinas Perkim Aceh, beberapa di antara mereka secara eksplisit mempertanyakan alokasi proyek. Tidak hanya itu, mereka juga menunjukkan perilaku agresif seperti menggertak, menendang kursi, dan melontarkan kata-kata ancaman. Bahkan, ada yang berani menantang pihak kepolisian untuk datang ke lokasi.

Situasi semakin memanas ketika ada upaya untuk melerai keributan. Pria-pria tersebut memaksa pihak yang mencoba menengahi untuk duduk dan diam. Ancaman serius dilontarkan, menyatakan akan merusak kantor jika tuntutan mereka terkait proyek tidak mendapatkan kejelasan. Mereka juga mengklaim tidak takut kepada siapapun, bahkan menantang untuk memanggil Kapolda Aceh.

Salah satu pernyataan yang mencolok dari kelompok ini adalah klaim mereka sebagai "orang-orang ban teubit uteun" atau "baru keluar hutan" dari Aceh Timur. Pernyataan ini diucapkan dengan nada menuntut penghormatan, seperti yang ditirukan oleh Aznal Zahri: "Neuboh yum kamoe bacut, kamoe meuteubit lam uteun" yang berarti "hargai kami sedikit, kami baru keluar dari hutan."

Respons Dinas dan Langkah Selanjutnya

Setelah insiden awal yang penuh ketegangan, ke-15 pria tersebut akhirnya bertemu dan berdialog langsung dengan Kepala Dinas Perkim Aceh, Aznal Zahri. Dalam pertemuan tersebut, Aznal memberikan penjelasan terkait situasi dan prosedur yang berlaku. Dialog ini berhasil meredakan ketegangan yang sempat terjadi di kantor.

Setelah mendapatkan penjelasan dari Aznal Zahri, kelompok pria tersebut akhirnya meninggalkan kantor Dinas Perkim Aceh. Meskipun demikian, pihak dinas belum memutuskan langkah selanjutnya terkait insiden ini. Aznal menyatakan bahwa mereka akan menunggu perkembangan lebih lanjut sebelum mengambil tindakan apapun.

Sebelum meninggalkan lokasi, salah satu dari pria tersebut sempat menekankan bahwa mereka menganggap wajib adanya keputusan terkait proyek untuk mereka. Pernyataan ini mengindikasikan adanya ekspektasi kuat dari kelompok tersebut untuk mendapatkan alokasi pekerjaan. Pihak berwenang kemungkinan akan menindaklanjuti insiden ini untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

Peristiwa ini menyoroti potensi tekanan eksternal yang dihadapi oleh instansi pemerintah dalam pelaksanaan proyek. Keamanan dan integritas pejabat publik menjadi perhatian utama setelah insiden intimidasi semacam ini. Publik menantikan bagaimana kasus ini akan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.