Utang Luar Negeri Indonesia Januari 2025 Terkendali, Tumbuh 5,1 Persen
Bank Indonesia (BI) laporkan utang luar negeri Indonesia (ULN) Januari 2025 terkendali di angka 427,5 miliar dolar AS, tumbuh 5,1 persen secara tahunan.
Bank Indonesia (BI) mengumumkan bahwa utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2025 tetap berada dalam kondisi terkendali. Nilai ULN mencapai 427,5 miliar dolar Amerika Serikat (AS), menunjukan pertumbuhan sebesar 5,1 persen secara tahunan (year on year/yoy). Pengumuman ini disampaikan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, di Jakarta pada Senin.
Pertumbuhan ULN pada Januari 2025 sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumnya (Desember 2024) yang hanya tumbuh 4,2 persen (yoy). Ramdan menjelaskan bahwa perkembangan ini dipengaruhi oleh ULN sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pengelolaan ULN yang prudent dan efisien untuk menopang perekonomian nasional.
Pemerintah dan BI terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan mengelola ULN secara hati-hati. Hal ini terlihat dari upaya untuk memastikan alokasi pemanfaatan ULN diarahkan pada belanja prioritas pemerintah dan meminimalisir risiko yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia. Kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia juga tetap terjaga, tercermin dari aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional.
ULN Pemerintah dan Swasta
ULN pemerintah pada Januari 2025 tercatat sebesar 204,8 miliar dolar AS, tumbuh 5,3 persen (yoy). Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya 3,3 persen (yoy). Peningkatan ini didorong oleh peningkatan aliran masuk modal asing ke SBN internasional, yang menunjukkan kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia. Sebagian besar ULN pemerintah (99,9 persen) memiliki tenor jangka panjang, memastikan pengelolaan yang aman dan terkendali.
Alokasi ULN pemerintah difokuskan pada sektor-sektor prioritas, termasuk jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,6 persen), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8 persen), jasa pendidikan (16,6 persen), konstruksi (12,1 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (8,2 persen). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Berbeda dengan ULN pemerintah, ULN swasta pada Januari 2025 justru mengalami kontraksi sebesar 1,7 persen (yoy), sama dengan bulan sebelumnya. Kontraksi ini terutama didorong oleh ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang mengalami penurunan 2,3 persen (yoy). Sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian menjadi penyumbang terbesar ULN swasta, mencapai 79,4 persen dari total ULN swasta.
Meskipun demikian, ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang, mencapai 76,6 persen dari total ULN swasta. Hal ini menunjukkan bahwa sektor swasta juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negerinya.
Rasio ULN terhadap PDB dan Upaya Penguatan Koordinasi
BI mencatat rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) turun menjadi 30,3 persen pada Januari 2025, dari 30,5 persen pada Desember 2024. Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didominasi oleh ULN jangka panjang yang mencapai 84,7 persen dari total ULN. Hal ini menunjukkan pengelolaan ULN yang prudent dan terkendali.
Untuk menjaga kesehatan struktur ULN, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Upaya ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran ULN dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, sambil meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.
Secara keseluruhan, data ULN Januari 2025 menunjukkan bahwa utang luar negeri Indonesia tetap terkendali dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian. Komitmen pemerintah dan BI dalam mengelola ULN secara prudent dan efisien diharapkan dapat terus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.
