Utang Luar Negeri Indonesia Turun di Triwulan IV 2024
Bank Indonesia melaporkan penurunan utang luar negeri Indonesia di triwulan IV 2024 menjadi 424,8 miliar dolar AS, disebabkan oleh penurunan utang sektor publik dan swasta serta penguatan dolar AS.
Jakarta, 17 Februari 2025 - Bank Indonesia (BI) baru-baru ini mengumumkan kabar baik terkait utang luar negeri (ULN) Indonesia. Data menunjukkan penurunan ULN pada triwulan IV 2024, mencapai angka 424,8 miliar dolar AS. Angka ini lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (triwulan III 2024) yang mencapai 428,1 miliar dolar AS. Penurunan ini tentu menjadi sorotan dan menimbulkan pertanyaan mengenai penyebabnya serta implikasi bagi perekonomian Indonesia.
Faktor Penurunan Utang Luar Negeri
Penurunan ULN Indonesia ini merupakan hasil kombinasi beberapa faktor. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa penurunan tersebut bersumber dari penurunan ULN baik di sektor publik maupun swasta. Penguatan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang global, termasuk Rupiah, juga turut berpengaruh. Hal ini berarti, meskipun jumlah utang dalam dolar AS menurun, dampaknya terhadap perekonomian Indonesia perlu dikaji lebih lanjut mengingat fluktuasi nilai tukar.
Lebih rinci, ULN pemerintah turun menjadi 203,1 miliar dolar AS di triwulan IV 2024, dibandingkan 204,1 miliar dolar AS di triwulan sebelumnya. Pertumbuhan tahunan ULN pemerintah juga melambat menjadi 3,3 persen (yoy), turun dari 8,4 persen (yoy) di triwulan III 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan surat utang, yang dipengaruhi oleh penguatan dolar AS.
Meskipun demikian, aliran masuk modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan domestik masih tercatat positif. Hal ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia tetap terjaga. Pemerintah sendiri berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan membayar kewajiban utang tepat waktu dan mengelola ULN secara bijak, terukur, dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang efisien dan optimal.
Alokasi Utang dan Sektor Ekonomi
Pemerintah mengalokasikan ULN untuk mendukung sektor-sektor produktif. Data BI menunjukkan bahwa ULN pemerintah dialokasikan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (20,8 persen); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (19,7 persen); jasa pendidikan (16,7 persen); konstruksi (13,4 persen); serta jasa keuangan dan asuransi (9,0 persen). Ramdan menekankan bahwa posisi ULN pemerintah tetap terkendali karena sebagian besar memiliki tenor jangka panjang (99,9 persen).
Di sektor swasta, ULN juga mengalami penurunan, tercatat sebesar 194,1 miliar dolar AS di triwulan IV 2024, turun dari 196,3 miliar dolar AS di triwulan sebelumnya. Pertumbuhan tahunan ULN swasta bahkan mengalami kontraksi sebesar 2,2 persen (yoy). Penurunan ini berasal dari lembaga keuangan dan perusahaan bukan lembaga keuangan. Sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian menjadi penyumbang terbesar ULN swasta (79,5 persen).
Kesehatan Struktur Utang Luar Negeri Indonesia
Bank Indonesia memastikan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat. Rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) turun menjadi 30,4 persen di triwulan IV 2024, dari 31,1 persen di triwulan sebelumnya. Dominasi ULN jangka panjang juga mencapai 84,8 persen dari total ULN. BI dan pemerintah terus berkoordinasi dalam memantau perkembangan ULN untuk menjaga kesehatan struktur utang dan meminimalkan risiko terhadap stabilitas ekonomi. ULN akan terus dioptimalkan untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Kesimpulan
Penurunan utang luar negeri Indonesia di triwulan IV 2024 menunjukkan pengelolaan utang yang semakin baik. Meskipun dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti penguatan dolar AS, kepercayaan investor tetap terjaga. Pemerintah dan BI berkomitmen untuk terus menjaga kesehatan struktur ULN dan mengoptimalkan pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pemantauan dan koordinasi yang intensif antara BI dan pemerintah menjadi kunci keberhasilan dalam mengelola ULN Indonesia ke depannya.
