Wamen PKP: Penataan Kawasan Pesisir untuk Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan
Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah ungkap rencana penataan kawasan pesisir di Pulau Bungin, NTB, untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan menarik wisatawan.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, baru-baru ini mengumumkan rencana besar penataan kawasan pesisir di Indonesia. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup nelayan dan perekonomian masyarakat pesisir. Langkah ini diyakini akan berdampak signifikan pada kesejahteraan nelayan dan keindahan pesisir Indonesia.
Program ini dilatarbelakangi oleh kondisi nelayan di kawasan pesisir yang masih tinggal di permukiman kumuh dan tidak layak huni. "Nelayan yang tinggal di kawasan pesisir sebagai pemasok protein di Indonesia masih tinggal di tempat yang kumuh dan tidak layak. Dengan penataan permukiman yang kumuh nantinya masyarakat mulai dibiasakan tinggal di rumah susun setinggi 3 lantai," ungkap Fahri Hamzah dalam keterangannya di Jakarta.
Presiden Prabowo Subianto, menurut Fahri, menginginkan pesisir Indonesia menjadi kawasan yang indah dan menawan. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki kondisi rumah dan perekonomian masyarakat pesisir. Salah satu contoh nyata dari komitmen ini adalah peninjauan lokasi rencana penataan kawasan pesisir di Pulau Bungin, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, yang dilakukan oleh Wamen PKP Fahri Hamzah bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Pulau Bungin: Percontohan Penataan Kawasan Pesisir
Pulau Bungin, yang dikenal sebagai pulau terpadat di dunia, dipilih sebagai lokasi percontohan program penataan kawasan pesisir. Dengan luas wilayah kurang lebih 16 hektare dan jumlah penduduk sebanyak 3.458 jiwa (1.032 kepala keluarga), pulau ini memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi. "Sebagai pulau terpadat di dunia, penataan kawasan pesisir Pulau Bungin akan mampu menarik wisatawan dan menaikkan ekonomi masyarakat," jelas Fahri Hamzah.
Penataan kawasan pesisir di Pulau Bungin diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadikan pulau ini sebagai destinasi wisata yang menarik. Keindahan alam dan kearifan lokal masyarakat pesisir akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.
Dalam kunjungannya ke Pulau Bungin, Wamen PKP juga berencana untuk mengembangkan program percontohan pembangunan kampung lobster yang lebih produktif dan pembangunan kampung nelayan tematik. Kerja sama antara Kementerian PKP dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menjadi kunci keberhasilan program ini.
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
Kementerian PKP, melalui Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, telah menyiapkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk perbaikan hunian di kawasan pesisir Indonesia. Program ini menjadi salah satu program prioritas untuk meningkatkan kualitas rumah nelayan.
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, menegaskan bahwa pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di kawasan pesisir merupakan prioritas utama. Program BSPS diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan perumahan di kawasan pesisir.
Dengan adanya program ini, diharapkan nelayan dapat tinggal di rumah yang layak huni dan nyaman. Hal ini akan meningkatkan kualitas hidup mereka dan mendorong peningkatan produktivitas kerja.
Program penataan kawasan pesisir ini merupakan langkah konkrit pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memperindah wajah pesisir Indonesia. Kerja sama antar kementerian dan dukungan dari seluruh pihak sangat penting untuk keberhasilan program ini.
