Adakan Aksi di MK, AMDI Siap Jadi Saksi Sengketa Pilkada Maluku

Penulis : Bangir

7 November 2018 20:37

Pemungutan suara ulang menetapkan pemenang pada pertarungan yang menjadi hajat Demokrasi serentak di Indonesia.

Planet Merdeka - Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Indonesia (AMDI) lakukan aksi di depan Mahkamh Konstitusi (MK), Rabu (7/11/18), terkait sengketa Pilkada di Maluku utara yang mulai memasuki babak baru pasca MK mengabulkan gugatan paslon Abdul Gani Kasuba & Al Yasin.

Pasangan tersebut mengajukan gugatan untuk segera dilakukan "Pemungutan Suara Ulang" (PSU) untuk menjaring dan menetapkan pemenang pada pertarungan yang menjadi hajat Demokrasi serentak di Indonesia.

"Jadi dapat disimpulkan bahwa putusan MK menjadi penentu untuk KPUD memutuskan siapa paslon yang berhak memimpin Maluku lima tahun kedepan." kata koordinator aksi Ambona Muhamad di depan gedung MK.

Dirinya menambahkan bahwa dinamika yang terjadi pada Pilkada di Malut harus menjadi catatan, bahwa Indonesia merupakan Negara yang mengalami pertumbuhan di bidang demokrasi dan tengah mendapat ujian.

2 dari 3 halaman

Berbagai kecurangan yang terjadi pada pesta demokrasi di Malut menjadi ujian bagi MK.

Berbagai kecurangan tersebut kemudian menjadi kekhawatiran mayoritas masyarakat timur Indonesia untuk datang ke MK, dan memberikan kesaksian di hadapan para Hakim MK agar bisa membuat dan memutuskan sengketa Pilkada di Malut bukan hanya secara objektif tapi juga harus berbasis kejujuran.

Ambona menduga, berbagai kecurangan yang dilakukan petahana, hanya untuk mempertahankan kekuasaannya, menjadikan sistem demokrasi dan berbagai aturan yang ada didalamnya terabaikan.

Tentu para aktor Politik yang berlaku antagonis pada pesta demokrasi di Malut menjadi preseden buruk bagi masyarakat yang menjadi audiens pada Pesta Demokrasi ini.

3 dari 3 halaman

Posisi Bawaslu

Ambona juga mengatakan bahwa posisi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai unsur terpenting bersama KPU dalam pesta demokrasi di Indonesia, patut di pertanyakan eksistensi-nya di Malut. Secara de jure mereka ada namun secara de facto mereka tidak ada. Keberadaan Bawaslu di Malut ibarat prajurit yang tidak pernah diperintahkan untuk menembak.

Ambona Muhamad berharap, semoga hal ini bisa menjadi perhatian berbagai kalangan terutama rezim yang berkuasa saat ini. Buktikan bahwa mereka adalah orang yang tepat memikul amanah rakyat, bahwa mereka orang yang tepat di beri mandat.

Merdeka.com tidak bertanggung jawab atas hak cipta dan isi artikel ini, dan tidak memiliki afiliasi dengan penulis
Untuk menghubungi penulis, kunjungi situs berikut : bangir