Dinilai Rugikan Negara Puluhan Miliar, 3 Majelis Hakim PN Martapura Dilaporkan ke MA

Awal kasus perselisihan

Kasus ini berawal pada 1991 BBKS membeli tanah seluas 20 ribu M2 secara resmi melalui proyek nasional dengan membentuk Tim Operasional Pembebasan Tanah Tahun 1991, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.

Tim terdiri dari BPN Kabupaten Banjar sebagai Ketua Panitia, dengan beranggotakan Direktorat Agraria, Camat Gambut dan Lurah Gambut serta pemerintah daerah setempat. Untuk itu BBKS mendapatkan SHM No.59.

Setelah BBKS menguasai fisik tanah selama 26 tahun, tiba-tiba pada 2017 tanah tersebut diklaim kepemilikannya oleh Anna Trisula dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Majelis hakim, yang terdiri dari Anna Muzayyanah (Ketua), Gesang Yoga Madyasto, SH (Anggota) dan Artika Asmal, SH (Anggota) kemudian memutuskan SHM No.59 yang dikuasai BBKS tidak sah karena belum dibaliknama setelah dibeli melalui Tim Operasional Pembebasan Tanah Tahun 1991.

“Pertimbangan hukum ini aneh karena belum dibaliknamakan SHM No.59 yang dibeli bukan berarti sertifikat itu kemudian tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum,” kata Agung.

Untuk mempertahankan aset Pemda Kalsel ini, BBKS sudah meminta bantuan dari Kejaksaan Tinggi Kalsel, sebagai Kuasa Hukum di persidangan. Melihat keganjilan jalannya persidangan, bahkan kuasa hukum sempat walk out sebagai bentuk protes kepada sikap majelis hakim.

“Semua keganjilan dan keanehan itu kami laporkan ke MA,” kata Agung.

Sebelum putusan, memang beredar khabar BBKS akan dikalahkan. Diduga ada kepentingan pengembang besar di balik sengketa tanah ini.