Ibu-ibu di Toba Samosir nekat buka baju dan hadang aparat yang akan menggusur tanah untuk jalan

Ibu-ibu tak rela tanahnya dirampas

Dalam peristiwa ricuh itu, kaum ibu-ibu juga ikut berdemo dan menghadang aparat yang ingin menggusur kebunnya. Namun ada yang tak biasa dalam demo itu. Ibu-ibu tersebut berdemo hanya mengenakan pakaian dalam.

"Jangan rampas lahan kami, leluhur kami sudah tumpah darah memperjuangkan ini dari Belanda," ujar seorang ibu.

Persoalan lahan belum selesai

Masyarakat mengatakan bahwa persoalan lahan di desa mereka itu belum 'clean and clear'. Kasus ini pecah saat lahan milik warga desa akan dibangun proyek pembangunan jalan untuk pengembangan industri pariwisata di Kawasan danau Toba.

Proyek pembukaan jalan ini menuai banyak penolakan dari masyarakat. Mereka menganggap bahwa pembangunan itu melewati daerah perkuburan dan juga perladangan milik masyarakat.

Luhut bilang menjamin masyarakat tidak dirugikan

Sebelumnya, pada Sabtu (7/9/2019), masyarakat telah bertemu dengan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, pihak BPODT dan Pemkab Tobasa. Dalam pertemuan itu membahas soal pembukaan jalan. Luhut dengan tegas akan menjamin masyarakat tidak akan dirugikan.

Namun saat BPODT bersama aparat mengirim alat berat masuk dan membuka jalan dari Nomadic Kaldera Toba Escape menuju Batu Silali masyarakat menjadi murka.

Ibu-ibu itu nekat lepas baju

Kaum ibu dari masyarakat Adat Raja Na Opat Sigapiton menjadi histeris dan nekat melepas pakaiannya satu persatu dan menghalau aparat yang membawa alat berat.Togi Butar-butar, salah satu tokoh masyarakat mengatakan masalah perundingan belum selesai dengan tuntas.

"Padahal kan saat pertemuan dengan Pak Luhut Sabtu lalu, soal pembukaan jalan ini harus dirundingkan kembali dengan kami. Kenapa langsung dipaksakan?" ucap Togi.

Korban bertambah atas aksi aparat

Jumat (13/11/2019), dalam insiden itu salah satu staf Kelompok Studi Pengembangan dan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Rocky Pasaribu, menjadi korban pemukulan.

"Saya dipukul dan diinjak oleh aparat saat kami berusaha menghalau masuknya eskavator ke lokasi lahan yang merupakan wilayah adat Desa Sigapiton," ucapnya.

PIhak pemerintah mengklaim telah ganti rugi

Sementara itu, Kapolres Tobasa AKBP Agus Waluyo mengatakan bahwa pemerintah telah mengganti rugi tanaman kepada pemiliknya. Menurutnya, warga dan kaum ibu-ibu yang menghadang tersebut bukan pemilik tanaman.

"Bukan pemilik tanam tumbuh pak. Yang pemilik tanaman tumbuh sudah dibayar dan diganti rugi sesuai dengan apresial independen," ujar Waluyo.

Keterangan Sekda Samosir

Sekda Kabupatin Samosir, Audi Murphy Sitorus juga membantah jika lahan itu milik warga Sigapiton tetapi milik warga Dusun Pardamean Sibisa.

"Kalau yang ada tanaman sih dana sudah dibayar, jadi itu bukan penduduk setempat," sebut Audi Murphy.