Ketua DPRD Ketapang Ditetapkan Tersangka Gratifikasi, Kejari Didesak Usut Seluruh Anggota DPRD

Semua parpol diminta tidak melindungi para anggota DPRD-nya yang diduga terlibat.

Karena itu, Laskar Kader Akar Rumput Partai Gerindra Kalimantan Barat mengapresiasi kinerja Kejari Ketapang. Meski demikian, Kejari Ketapang diminta untuk tetap bekerja secara marathon demi segera menetapkan status anggota DPRD Kabupaten Ketapang lainnya yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut sebagai tersangka.

"Jangan hanya Ketua DPRD yang dijadikan tersangka saja," tegasnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga meminta semua partai politik (parpol) untuk tidak membantu dan mencoba melindungi para anggota DPRD-nya yang diduga terlibat. Sebab perbuatan mereka sudah merugikan negara milyaran rupiah.

"Seperti Partai Gerindra, partai yang sangat komit dan konsisten terhadap pemberantasan korupsi, diminta untuk segera tidak melantik Mathoji sebagai anggota DPRD terpilih agar nama dan marwah partai Gerindra tidak tercoreng oleh Mathoji yang kemungkinan besar akan ditetapkan sebagai tersangka," tukasnya.

Sebelumnya, Selasa (13/08/2019), Kejari Ketapang telah menetapkan Ketua DPRD Ketapang, Hadi Mulyono Upas sebagai tersangka. Ia diduga telah menerima uang dengan total keseluruhan sebanyak Rp 4 miliar lebih.

Menurut hasil penyidikan, Hadi diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 UU RI Nomor 31 tahun 1999. Sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.