Permohonan Pra Peradilan Kasus Titan Dicabut

Sengkarut pingpong pra peradilan.

Dalam pandangan advokat yang juga anggota Watimpres, Adi Warman, pra peradilan ini dilema sekaligus ujian bagi lembaga peradilan. Saat dihubungi pertengahan Juli, Adi Warman menjelaskan pandangannya soal sengkarut pingpong pra peradilan.

“Pra Peradilan yang diajukan Bank Mandiri ini berpotensi memicu problematika hukum”, kata Adi Warman.

Problematika hukum tersebut akan muncul apabila pengadilan memutuskan menerima petitum Bank Mandiri.

“Timbul masalah saat permohonan disetujui oleh hakim, karena lembaga pengadilan justru menghasilkan putusan hukum yang saling bertentangan”, jelas Adi.

Hal ini tidak terlepas dari keputusan pengadilan pada 21 Juni 2022 yang menerima sebagian besar petitum permohonan pra peradilan Titan Infra Energy. Hal ini yang menurut Adi Warman dikhawatirkan memunculkan ketaksaan (kerancuan) yang teramat besar dalam aspek penegakan hukum di Indonesia.

Pencabutan permohonan praperadilan ini sendiri merupakan akhir dari proses panjang perselisihan kedua pihak yang melibatkan Dittipideksus Bareskrim Polri sejak Mei 2021. Sebagaimana yang diketahui persoalan ini mencuat dari laporan ke Bareskrim Polri pada 17 Mei 2021.

Titan Infra Energy dilaporkan dengan dugaan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang. Atas laporan informasi tersebut, pihak Dittipideksus Bareskrim melalukan proses penyelidikan dan bahkan menaikan status perkaranya ke penyidikan pada 10 Agustus 2021.

Setelah pemeriksaan panjang dan berlangsung maraton, kesimpulan akhirnya, Dittipideksus mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada 4 Oktober 2021.

Meski sudah ada SP3, kasus Titan dinaikan kembali melalui laporan kepolisian oleh Bank Mandiri dalam kapasitasnya sebagai salah satu anggota dari Kreditur Sindikasi.

Munculnya laporan ini yang kemudian berbuntut dilayangkanya permohonan Pra Peradilan oleh Titan Infra Energy. Pengadilan mengabulkan permohonan Titan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 38/Pid. Pra/2022/PN Jakarta Selatan.

Melihat perkembangan tersebut, akhirnya Bank Mandiri pada 11 Juli melakukan pra peradilan atas SP3 Oktober 2021 yang dikeluarkan kepolisian.

Dengan pencabutan kembali permohonan pra peradilan bisa jadi kekhawatiran pengamat hukum Adi Warman tidak akan terbukti. Dan adagium lembaga peradilan sebagai sumber keadilan tetap terjaga.

Adi berharap, pengadilan bukan tempat mempertentangkan satu pihak dengan pihak lain lewat putusan pengadilan. [*Ron]