Kisah Khalifah Umar bin Khattab Dalam Kepemimpinan Islam

Kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab

Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, Islam mengalami kemajuan yang pesat dari berbagai sektor kehidupan. Salah satunya adalah pasukan Islam berhasil mengalahkan kekuatan besar di Romawi dan Persia. Kekuasaan Islam saat itu meliputi Jazirah Arab, Palestina, Suriah, Sebagian Persia, dan Mesir. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab sangat berjasa dalam meletakkan dasar negara, Umar mengesahkan ketentaraan, kepolisian, pekerja umum, hingga sistem kehakiman. Selain itu masa pemerintahan Umar bin Khattab terjadi berbagai penaklukan yang begitu cepat sehingga administrasi pemerintahan mengalami perkembangan. Umar bin Khattab juga mulai menerapkan sistem pembayaran gaji dan pajak mulai diatur dan diterbitkan.

Kebijakan Pada Masa Kepemimpinan Umar bin Khattab

Selain ketegasan dan ketangkasannya, kepemimpinan di masa Umar merupakan kepemimpinan terbaik. Ada banyak kebijakan yang diterapkan Umar semasa kepemimpinannya. Berikut ini adalah beberapa di antaranya:

1. Kebijakan dalam bidang pendidikan dan pengajaran
Selama kepemimpinannya, Umar menerapkan banyak kebijakan. Termasuk juga yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran. Di bawah kepemimpinannya, Al-Qur’an diajarkan dan disebarkan ke seluruh pelosok negeri. Bersama dengan itu, dibangun juga berbagai tempat belajar dan madrasah yang mempelajari Al-Qur’an, hadits, fiqh, dan berbagai ilmu agama.

2. Kebijakan pembangunan masjid
Pembangunan masjid juga menjadi perhatian Umar bin Khattab. Beliau memerintahkan para gubernur di Bashrah, Kufah, Mesir, dan para wali di sepanjang wilayah Syam untuk membangun masjid besar di pusat kota, dan juga satu masjid di setiap kampung dan suku.

3. Kebijakan pembagian wilayah administratif
Pada masa Umar juga pembagian wilayah administratif mulai diberlakukan. Umar membagi wilayah Islam menjadi beberapa provinsi dan distrik. Yaitu Semenanjung Arabia, Semenanjuk Irak, Persia, Mediterania Timur, dan juga Afrika Utara.

Setiap provinsi tersebut memiliki struktur administratif masing – masing yang terdiri dari gubernur, sekretaris wilayah, perwira militer, dinas perpajakan yang juga menjadi petugas zakat, pejabat keuangan negara, dan dinas kehakiman.

4. Kebijakan pemisahan antara eksekutif dan yudikatif
Pada masa pemerintahan Abu Bakar, khalifah dan pejabat administratif memiliki rangkap jabatan sebagai hakim juga. Namun, seiring perkembangan kekuasan kaum muslimin, Umar berpikir bahwa kaum muslimin membutuhkan mekanisme administratif yang lebih mendukung sistem pemerintahan yang baik.

5. Kebijakan pembangunan pusat perbendaharaan negara
Atas usul Walid bin Hisyam, Umar pun membangun Pusat Perbendaharaan Negara atau baitul maal di Madinah dan kota-kota lainnya. Harta yang tersimpan di baitul maal kemudian digunakan untuk kepentingan umat. Untuk mengelola perputaran uang di baitul maal, Umar pun membuat sistem tadwinud diwan atas usulan salah seorang warga.