Erick Thohir Tolak Jabatan Ketum PSSI Seumur Hidup: Jaga Demokrasi dan Muruah Organisasi
Ketua Umum PSSI Erick Thohir menolak wacana jabatan Ketum seumur hidup, menekankan pentingnya batasan masa jabatan untuk menjaga demokrasi dan marwah organisasi.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap wacana jabatan Ketua Umum PSSI seumur hidup. Pernyataan ini disampaikan Erick Thohir menanggapi rencana perubahan masa jabatan Ketum PSSI yang akan dibahas dalam Kongres PSSI pada 4 Juni mendatang, seperti yang disampaikan oleh Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Erick Thohir kepada wartawan di Jakarta Pusat, Selasa.
Dalam wawancara tersebut, Erick Thohir menekankan pentingnya pembatasan masa jabatan. Ia berpendapat bahwa sistem demokrasi menuntut adanya batasan tersebut agar organisasi seperti PSSI tidak selalu dipimpin oleh orang yang sama. "Di negara lain ada yang tanpa batasan. Kalau saya di alam demokrasi ini saya percaya harus ada pembatasan. Jangan sampai PSSI ini ketua umumnya itu-itu saja. Harus ada batasan. Sebuah organisasi yang baik itu ketua umumnya tidak seumur hidup," tegas Erick Thohir.
Statuta PSSI 2019, yang masih berlaku hingga saat ini, menetapkan batasan masa jabatan Ketua Umum maksimal tiga periode. Namun, wacana perubahan ini muncul menjelang Kongres PSSI mendatang, menimbulkan pertanyaan mengenai arah kepemimpinan di masa depan organisasi sepak bola nasional tersebut.
Masa Jabatan Ketum PSSI: Berbagai Sistem di Negara Lain
Erick Thohir mengakui adanya perbedaan sistem masa jabatan di berbagai negara. Ia mencontohkan sistem pemilihan di Korea Selatan, di mana ketua terpilih kemudian memilih anggota Komite Eksekutif. Namun, ia menekankan bahwa statuta FIFA tetap menjadi landasan utama bagi federasi sepak bola dalam membentuk peraturan internal. "Banyak statuta di negara lain yang berbeda. Contoh kemarin di Korea, saya juga kembali tidak bicara benar dan salah, Korea itu kemarin pemilihannya dipilih ketua, ketua pilih Exco. Itu tidak salah," jelasnya.
Meskipun mengakui perbedaan sistem tersebut, Erick Thohir tetap berpegang teguh pada prinsip demokrasi dan transparansi dalam pengelolaan PSSI. Ia yakin bahwa batasan masa jabatan penting untuk menjaga integritas dan mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Lebih lanjut, Erick Thohir menjelaskan bahwa Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) tidak melarang adanya pembatasan masa jabatan. Namun, ia secara pribadi dan atas nama PSSI berkomitmen untuk menjaga prinsip demokrasi dalam organisasi tersebut. "AFC tidak melarang pembatasan, tapi kami di PSSI dan saya secara pribadi, saya percaya demokrasi ini harus terus dijaga," katanya menegaskan.
Menjaga Integritas dan Demokrasi di PSSI
Pernyataan Erick Thohir ini menjadi sorotan penting menjelang Kongres PSSI. Keputusan terkait masa jabatan Ketua Umum akan berdampak besar pada masa depan organisasi dan perkembangan sepak bola Indonesia. Komitmen Erick Thohir untuk menjaga demokrasi dan integritas PSSI diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan di Kongres mendatang.
Dengan adanya batasan masa jabatan, diharapkan akan muncul regenerasi kepemimpinan yang lebih sehat dan transparan. Hal ini akan memberikan kesempatan bagi talenta-talenta baru untuk berkontribusi dalam memajukan sepak bola Indonesia. Selain itu, batasan masa jabatan juga dapat mencegah potensi konflik kepentingan dan memastikan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan organisasi.
Langkah Erick Thohir ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak yang menginginkan tata kelola sepak bola Indonesia yang lebih baik dan demokratis. Pembatasan masa jabatan diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perkembangan sepak bola nasional.
Kongres PSSI pada 4 Juni mendatang akan menjadi momen krusial untuk menentukan arah masa depan organisasi. Keputusan terkait masa jabatan Ketua Umum akan menjadi indikator penting dalam menilai komitmen PSSI terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola yang baik.
Semoga keputusan yang diambil dapat membawa dampak positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap PSSI.