NTB Siap Mundur dari Tuan Rumah Fornas VIII 2025: Konsep Baru KORMI Jadi Alasan

Gubernur NTB tegaskan kesiapannya mundur sebagai tuan rumah Fornas VIII 2025 karena perbedaan konsep penyelenggaraan dengan pengurus KORMI Nasional yang baru.

Mataram, 13 Maret 2024 - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan kesiapannya untuk mundur sebagai tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) VIII tahun 2025. Keputusan ini diambil setelah adanya perbedaan konsep penyelenggaraan antara pemerintah daerah dengan pengurus Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Nasional yang baru. Perbedaan ini berpotensi menghambat persiapan yang telah berjalan dan mengancam kelancaran acara yang dijadwalkan berlangsung pada 1-7 Juli mendatang.

Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi, mengungkapkan bahwa pengurus KORMI Nasional yang baru dinilai terlalu fokus pada konsolidasi internal organisasi dan program. Hal ini dianggapnya berbeda dengan fokus pemerintah NTB yang saat ini tengah gencar mempersiapkan aspek teknis penyelenggaraan. "Tampaknya beda kepentingan dengan kami yang sisa waktu sampai Juli ini kami ingin fokus pada persiapan teknis. Kalau ini tidak ketemu lebih baik kami minta tunda atau kami mundur jadi tuan rumah," ujar Gita saat ditemui di Kantor Gubernur NTB.

Perbedaan konsep penyelenggaraan menjadi poin utama yang menyebabkan NTB mempertimbangkan untuk mundur. Konsep awal yang disepakati sebelumnya melibatkan beberapa daerah di Pulau Lombok sebagai lokasi penyelenggaraan cabang olahraga. Namun, pengurus KORMI Nasional yang baru menginginkan agar seluruh kegiatan terpusat di sekitar Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah. Pemerintah NTB menilai konsep awal yang lebih tersebar lebih efektif untuk mempromosikan pariwisata daerah, menekan biaya penyelenggaraan, dan mengatasi keterbatasan akomodasi.

Perbedaan Konsep dan Status KORMI Daerah NTB

Pemerintah NTB telah menyiapkan anggaran sebesar Rp30 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung Fornas VIII. Namun, dengan adanya perbedaan konsep yang signifikan dan pernyataan dari KORMI Nasional yang menyebut KORMI Daerah NTB tidak sah lagi, NTB merasa perlu mempertimbangkan kembali komitmennya sebagai tuan rumah. "Kalau KORMI Nasional punya konsep baru yang berbeda dengan konsep lama, kami juga mempertimbangkan untuk siap atau tidak menjadi tuan rumah. Kami minta ketegasan," tegas Gita.

Distribusi arena olahraga di berbagai lokasi di Pulau Lombok, menurut Gita, merupakan strategi untuk memaksimalkan promosi destinasi wisata NTB. Selain itu, strategi ini juga bertujuan untuk mengurangi beban biaya penyelenggaraan dan mengatasi potensi kendala akomodasi mengingat jumlah peserta yang cukup besar. Dengan terpusatnya kegiatan di Sirkuit Mandalika, strategi ini menjadi tidak efektif.

Hingga saat ini, baru 15 dari 84 induk organisasi olahraga (Inorga) yang telah mengkonfirmasi keikutsertaannya dalam Fornas VIII. Perbedaan konsep dan status KORMI Daerah NTB yang dipertanyakan oleh KORMI Nasional menimbulkan ketidakpastian yang semakin mempersulit persiapan menjelang pelaksanaan Fornas VIII.

Komitmen NTB Tergantung Kesamaan Konsep

Meskipun telah menyiapkan anggaran yang cukup besar dan memiliki kesiapan teknis, Pemerintah NTB menegaskan bahwa komitmennya sebagai tuan rumah Fornas VIII sangat bergantung pada kesamaan visi dan konsep dengan KORMI Nasional. "Fornas VIII itu adalah pekerjaan KORMI Nasional... NTB siap menjadi tuan rumah ketika kami memiliki konsep dan komitmen yang sama dengan KORMI Nasional," pungkas Gita, menekankan pentingnya sinkronisasi dan kesepahaman antara pemerintah daerah dan pihak penyelenggara nasional.

Situasi ini menyoroti pentingnya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah dan organisasi penyelenggara dalam event berskala nasional seperti Fornas. Kejelasan konsep dan komitmen bersama menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan acara tersebut.