1.485 PPPK Bulungan Dilantik, Bupati Tekankan Etika dan Larang Asusila

Bupati Bulungan, Kalimantan Utara, melantik 1.485 PPPK baru dengan penekanan tegas pada etika kerja, serta larangan terlibat asusila, judi online, dan narkoba.

Sebanyak 1.485 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, resmi dilantik pada Jumat. Pelantikan yang berlangsung di Gedung Dome Centre, Tanjung Selor ini dipimpin langsung oleh Bupati Bulungan, Syarwani. Namun, pelantikan ini tidak hanya sekadar seremonial. Bupati Syarwani memberikan pesan tegas kepada para PPPK yang baru dilantik, menekankan pentingnya etika kerja dan menjauhi berbagai pelanggaran hukum.

Dalam sambutannya, Bupati Syarwani menyampaikan bahwa pelantikan ini diharapkan dapat memperkuat kinerja Pemkab Bulungan dalam melayani masyarakat. Namun, hal tersebut hanya dapat terwujud jika para PPPK mampu memegang teguh integritas dan menghindari berbagai tindakan yang melanggar hukum. Ia secara khusus menekankan tiga isu krusial yang harus diwaspadai oleh seluruh ASN dan PPPK di Kabupaten Bulungan.

Bupati Syarwani menegaskan tidak ada toleransi bagi siapa pun yang terlibat dalam pelanggaran hukum, termasuk tindakan asusila, penyalahgunaan narkoba, dan perjudian online. Ia mencontohkan tindakan tegas yang telah diambil Pemkab Bulungan terhadap oknum guru ASN yang terlibat kasus asusila pada tahun 2024. Komitmen Pemkab Bulungan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas sangatlah kuat.

Bupati Syarwani dengan tegas menyampaikan bahwa tidak akan ada toleransi bagi PPPK maupun ASN yang terlibat dalam tindakan asusila. "Saya pastikan tidak ada ruang toleransi sedikit pun bagi PPPK maupun aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti, khususnya jika terlibat dalam tindak pidana asusila," tegas Bupati Syarwani di Tanjung Selor. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga citra dan integritas aparatur negara.

Lebih lanjut, Bupati juga menekankan pentingnya menjaga etika dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Para PPPK diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika. Hal ini menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

Dengan jumlah PPPK yang cukup signifikan, yaitu 1.485 orang, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bulungan. Namun, hal tersebut sangat bergantung pada komitmen dan integritas para PPPK dalam menjalankan tugasnya.

Selain isu asusila, Bupati Syarwani juga menyoroti bahaya judi online dan narkoba yang telah merambah Kabupaten Bulungan. Ia meminta seluruh ASN dan PPPK untuk menjauhi praktik judi online karena sangat merugikan masyarakat, terutama para guru yang seharusnya mendidik SDM unggul. "Karena judi online ini sangat merugikan masyarakat, terutama para guru, yang seharusnya menyiapkan SDM unggul untuk Bulungan, namun akan rusak apabila guru-gurunya terlibat judi online. Ini harus menjadi atensi kita secara serius," kata Bupati Syarwani.

Terkait narkoba, Bupati menegaskan kebijakan zero tolerance. Tidak ada toleransi bagi siapa pun yang terlibat dalam jaringan narkoba, baik sebagai bandar, kurir, maupun pengguna. Bupati telah menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah dan kepala OPD terkait untuk menindak tegas siapa pun yang terlibat. Komitmen ini menunjukkan keseriusan Pemkab Bulungan dalam memberantas peredaran narkoba.

Dengan adanya pelantikan PPPK ini, diharapkan akan semakin memperkuat upaya Pemkab Bulungan dalam memberantas peredaran narkoba dan menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari segala bentuk pelanggaran hukum. Pencegahan dan penindakan tegas menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan Bulungan yang bebas dari narkoba.

Pelantikan 1.485 PPPK ini diharapkan dapat memperkuat kinerja Pemkab Bulungan dalam melayani masyarakat. Namun, hal ini sangat bergantung pada komitmen dan integritas para PPPK dalam menjalankan tugasnya. Dengan jumlah PPPK yang cukup besar, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.

Bupati Syarwani menekankan pentingnya menjaga integritas dan menghindari segala bentuk pelanggaran hukum. Komitmen ini harus dipegang teguh oleh seluruh ASN dan PPPK agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Keberhasilan pemerintahan yang baik dan bersih sangat bergantung pada integritas dan komitmen para abdi negara.

Dengan dilantiknya 1.485 PPPK ini, diharapkan Pemkab Bulungan dapat meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan visi Bulungan yang lebih maju dan sejahtera. Namun, hal ini membutuhkan komitmen dan kerja keras dari seluruh pihak, termasuk para PPPK yang baru dilantik.

Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Bulungan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Komitmen dan integritas dari seluruh ASN dan PPPK menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut. Harapannya, dengan tambahan 1.485 PPPK ini, pelayanan publik di Kabupaten Bulungan akan semakin optimal dan masyarakat akan merasakan manfaatnya secara langsung.