295 Nakes PPPK Pasaman Barat Dapat Perpanjangan SK Kerja 5 Tahun

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memperpanjang Surat Keputusan (SK) 295 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga kesehatan selama lima tahun, mengakhiri kekhawatiran para nakes akan masa depan karier mereka.

Sebanyak 295 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, akhirnya bisa bernapas lega. Mereka resmi menerima Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa kerja selama lima tahun. Kepastian ini mengakhiri masa ketidakpastian yang sempat memicu kecemasan di kalangan para nakes tersebut. Perpanjangan SK ini ditandatangani oleh Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi, pada Jumat, 28 Februari 2025.

Para nakes ini telah lulus seleksi PPPK pada tahun 2023 dan telah bekerja selama satu tahun sesuai SK yang berakhir pada 28 Februari 2025. Salah seorang nakes, Dion, mengungkapkan rasa syukurnya atas perpanjangan SK ini. "Akhirnya kami mendapat perpanjangan SK masa kerja untuk lima tahun ke depan. Terima kasih kepada Pemkab Pasaman Barat dan DPRD yang telah memperjuangkan kami," ujarnya di Simpang Empat, Sabtu.

Kejelasan status kepegawaian ini menjadi penting bagi para nakes, mengingat peran krusial mereka dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Kecemasan sempat muncul karena hingga Kamis (27/2/2025), SK perpanjangan belum juga ditandatangani. Namun, berkat perjuangan berbagai pihak, akhirnya perpanjangan SK tersebut terwujud, memberikan kepastian dan rasa aman bagi para nakes dalam menjalankan tugasnya.

Ketua DPD PPPK RI Pasaman Barat, Syumarlin, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada pemerintah daerah atas perpanjangan masa kerja para nakes PPPK. "Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat serta anggota DPRD yang telah mengabulkan permintaan rekan-rekan kami para tenaga kesehatan," katanya. Ia juga menjelaskan bahwa awalnya para nakes berencana melakukan aksi orasi untuk mempertanyakan kejelasan nasib mereka.

Syumarlin menambahkan bahwa selain perpanjangan SK bagi 295 nakes PPPK, Pemkab Pasaman Barat juga telah mengusulkan penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi 1.200 orang PPPK guru dan PPPK Teknis. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas segala tindakan dan ucapan yang kurang baik dari PPPK menjelang adanya kejelasan terkait SK mereka.

Wakil Bupati Pasaman Barat, Risnawanto, menyatakan bahwa kecemasan para PPPK menjelang perpanjangan SK adalah hal yang wajar. Namun, ia mengapresiasi koordinasi yang baik dalam mengatasi situasi tersebut. "Tenaga kesehatan semua adalah pelayan masyarakat, dan kami tidak akan membiarkan kalian semua sia-sia. Apalagi, tenaga kesehatan adalah garda terdepan dalam memastikan kesehatan masyarakat tetap terjamin," tegasnya.

Risnawanto menekankan pentingnya peran semua PPPK dalam pelayanan masyarakat, termasuk PPPK guru, PPPK tenaga kesehatan, dan PPPK teknis. Ia memastikan bahwa ke depannya tidak akan ada lagi SK PPPK yang tidak diperpanjang karena hal tersebut sudah diatur oleh undang-undang dan kebutuhan daerah akan tenaga kerja tersebut.

Perpanjangan SK PPPK nakes selama lima tahun ini memiliki dampak positif yang signifikan bagi pelayanan kesehatan di Pasaman Barat. Dengan adanya kepastian masa kerja, para nakes dapat lebih fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa harus dibayangi oleh ketidakpastian masa depan karier mereka. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan di daerah tersebut.

Langkah Pemkab Pasaman Barat ini juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menghargai dan memperhatikan kesejahteraan para tenaga kesehatan yang merupakan garda terdepan dalam penanganan kesehatan masyarakat. Dengan adanya kepastian ini, diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja para nakes dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat Pasaman Barat.

Selain itu, perpanjangan SK ini juga memberikan dampak positif bagi stabilitas dan keberlanjutan program-program kesehatan di daerah tersebut. Dengan adanya kepastian masa kerja, para nakes dapat lebih mudah dalam merencanakan program-program jangka panjang dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan di Pasaman Barat.

Perpanjangan SK ini juga menjadi contoh baik bagi daerah lain dalam memperhatikan kesejahteraan para tenaga kesehatan. Dengan memberikan kepastian masa kerja, diharapkan dapat menarik lebih banyak tenaga kesehatan berkualitas untuk mengabdi di daerah-daerah yang membutuhkan.

Ke depan, diharapkan pemerintah daerah dapat terus meningkatkan kesejahteraan para tenaga kesehatan, sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal kepada masyarakat. Perpanjangan SK ini menjadi langkah awal yang baik dalam upaya tersebut.