30 Pejabat Imigrasi Soetta Dicopot: Dugaan Pungli terhadap WNA China

Kementerian Imigrasi mencopot sekitar 30 pejabat imigrasi Bandara Soekarno-Hatta setelah Kedutaan Besar China laporkan 44 kasus pungutan liar terhadap warga negaranya.

Jakarta, 2 Februari 2025 - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenkumham) bertindak tegas atas laporan dugaan pungutan liar (pungli) di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sekitar 30 pejabat imigrasi telah dicopot dari jabatannya. Langkah cepat ini diambil menyusul laporan resmi dari Kedutaan Besar China yang mengungkapkan 44 kasus pemerasan terhadap warga negara China (WNA).

Menteri Imigrasi, Agus Andrianto, menyatakan bahwa pencopotan merupakan respon langsung terhadap temuan tersebut. "Setelah kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua petugas yang ada di data dari penugasan di Soetta. Kami ganti," tegas Agus dalam keterangan resminya. Selain pencopotan, 30 pejabat imigrasi yang terlibat kini sedang dalam proses pemeriksaan internal Kemenkumham.

Laporan dari Kedubes China, tertanggal 21 Januari 2025, ditujukan ke Kementerian Luar Negeri. Dalam surat tersebut, dijelaskan rincian 44 kasus pemerasan yang telah ditangani, melibatkan total uang sekitar Rp32.750.000 yang telah dikembalikan kepada lebih dari 60 WNA China. Angka ini diperkirakan hanya sebagian kecil dari total kasus yang sebenarnya terjadi.

Kedubes China mengungkapkan bahwa masih banyak WNA China yang enggan melapor karena berbagai faktor, seperti kesibukan dan kekhawatiran akan potensi tindakan balasan di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pungli di Bandara Soetta mungkin lebih masif dari yang terlihat.

Sebagai solusi, Kedubes China mengusulkan pemasangan tanda larangan memberi tip dalam bahasa Indonesia, Mandarin, dan Inggris di area pemeriksaan imigrasi. Mereka juga berharap adanya instruksi resmi kepada agen perjalanan China untuk tidak menyarankan praktik suap kepada petugas imigrasi.

Langkah Kementerian Imigrasi ini diharapkan dapat menjadi efek jera dan memperbaiki citra pelayanan publik di bandara. Pemeriksaan internal yang sedang berlangsung akan mengungkap lebih dalam detail kasus dugaan pungli ini dan diharapkan akan menghasilkan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif ke depannya.

Penanganan kasus ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas praktik pungli, menjaga integritas aparat, serta memastikan pelayanan publik yang bersih dan transparan. Ke depan, diharapkan ada peningkatan pengawasan dan mekanisme pelaporan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, khususnya para wisatawan asing.