ADB Dorong Asia Pasifik Persempit Kesenjangan Digital untuk Kurangi Ketimpangan Ekonomi

Asian Development Bank (ADB) mendorong pemerataan digitalisasi di Asia Pasifik untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jakarta, 8 Mei 2025 (ANTARA) - Asian Development Bank (ADB) menyerukan pemerintah di kawasan Asia Pasifik untuk memaksimalkan potensi digitalisasi. Langkah ini dinilai krusial untuk mengurangi kesenjangan ekonomi yang masih signifikan di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Ekonom ADB, Albert Park, dalam keterangan pers di Jakarta pada Kamis lalu. ADB menekankan pentingnya pemerataan akses dan manfaat digitalisasi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurut laporan terbaru ADB, "Asian Development Policy Report 2025: Memanfaatkan Transformasi Digital untuk Kebaikan", yang dirilis pada Selasa (6/5/2025), digitalisasi memiliki potensi besar untuk mengurangi ketimpangan. Namun, potensi tersebut hanya dapat terwujud jika kesenjangan digital dalam hal infrastruktur, akses, dan keterampilan dapat dipersempit secara signifikan. Laporan tersebut juga menyoroti pentingnya strategi digital nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Park menjelaskan bahwa digitalisasi dapat memberikan dampak positif yang luas. Mulai dari memperluas akses ke layanan dasar seperti keuangan dan pendidikan, hingga membantu usaha kecil menengah (UKM) mengatasi hambatan akses pembiayaan dan jaringan bisnis. Lebih lanjut, transformasi digital juga dapat mendukung upaya pembangunan rendah karbon dan peningkatan ketahanan terhadap bencana alam melalui pemodelan dan analitik yang lebih baik.

Meskipun kawasan Asia Pasifik telah menunjukkan kemajuan pesat dalam hal perkembangan digital, manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh seluruh penduduk. Laporan ADB menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Persentase penduduk yang menggunakan internet di wilayah perkotaan 13 persen lebih tinggi dibandingkan wilayah pedesaan. Begitu pula kecepatan unduh internet seluler yang 38 persen lebih cepat di daerah perkotaan.

Studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa banyak negara berkembang di Asia Pasifik masih tertinggal dalam hal inklusi digital dan memiliki tingkat keterampilan digital yang rendah. Kondisi ini diperparah oleh ketimpangan ekonomi yang masih tinggi di kawasan tersebut. Koefisien Gini rata-rata tertimbang populasi di negara-negara Asia yang berkembang, sebuah ukuran ketidaksetaraan domestik, 6 persen lebih tinggi pada 2022 dibandingkan tahun 1990.

Data menunjukkan bahwa pada tahun lalu, 18,9 persen dari populasi kawasan ini diklasifikasikan sebagai penduduk miskin, yang didefinisikan sebagai mereka yang hidup dengan pendapatan kurang dari 3,65 dolar AS per hari. Angka ini menjadi bukti nyata betapa pentingnya pemerataan manfaat digitalisasi untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

ADB merekomendasikan agar pemerintah di negara-negara berkembang di Asia dan Pasifik mengadopsi strategi digital nasional yang komprehensif. Strategi ini harus mengintegrasikan tujuan inklusi dan keberlanjutan, serta disesuaikan dengan kondisi setempat. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal dan internasional juga sangat penting untuk keberhasilan implementasi strategi tersebut.

Menurut Albert Park, "Transformasi digital yang cepat di kawasan negara-negara berkembang Asia dan Pasifik menempatkan kawasan ini pada posisi yang tepat untuk memetik manfaat yang signifikan." Namun, hal ini hanya dapat terwujud jika kesenjangan digital dapat diatasi secara efektif dan manfaat digitalisasi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

ADB sebagai bank pembangunan multilateral terkemuka berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan inklusif, tangguh, dan berkelanjutan di Asia dan Pasifik. ADB bekerja sama dengan para anggota dan mitranya untuk mengatasi tantangan yang kompleks, memanfaatkan perangkat keuangan yang inovatif dan kemitraan strategis untuk mengubah kehidupan, membangun infrastruktur berkualitas, dan melindungi bumi.

Didirikan pada tahun 1966, ADB beranggotakan 69 negara, 50 di antaranya berasal dari kawasan Asia dan Pasifik. Komitmen ADB terhadap pemerataan digitalisasi di Asia Pasifik mencerminkan visi jangka panjang untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di wilayah tersebut.