Adopsi Anak di Gorontalo: Imbauan Jalur Resmi dan Prosedur Lengkap

Dinas Sosial Gorontalo mengimbau masyarakat untuk mengadopsi anak melalui jalur resmi, mengikuti prosedur lengkap sesuai UU dan Permen, menyusul kasus penelantaran bayi baru-baru ini.

Kasus penelantaran bayi di Gorontalo baru-baru ini menyoroti pentingnya adopsi anak melalui jalur resmi. Seorang bayi perempuan ditemukan ditinggalkan orang tuanya di Kabupaten Gorontalo, memicu gelombang keinginan warga untuk mengadopsi. Hal ini mendorong Dinas Sosial Provinsi Gorontalo untuk kembali mengimbau masyarakat agar mengadopsi anak melalui prosedur yang benar.

Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, Didi Wahyudi, menekankan pentingnya mengikuti prosedur resmi dalam adopsi anak. Beliau menjelaskan bahwa adopsi bukan sekadar tindakan mengambil anak, melainkan proses hukum yang kompleks dan terstruktur. Proses ini bertujuan melindungi hak-hak anak serta memastikan lingkungan keluarga yang tepat bagi perkembangannya.

"Banyak warga yang berkeinginan untuk mengadopsi bayi tersebut," ujar Didi, menekankan tingginya antusiasme masyarakat. Namun, beliau mengingatkan bahwa adopsi anak bukanlah proses yang sederhana dan sembarangan.

Adopsi anak di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi payung hukum utama. Selain itu, terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, dan Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak. Regulasi yang lengkap ini memastikan proses adopsi berjalan transparan dan akuntabel.

Prosedur adopsi anak antar warga negara Indonesia cukup panjang dan mendetail. Calon orang tua angkat harus memulai dengan mendaftar ke Dinas Sosial di kabupaten/kota tempat tinggal mereka. Selanjutnya, mereka diwajibkan melengkapi berbagai dokumen persyaratan yang telah ditentukan. Petugas Dinas Sosial akan melakukan peninjauan rumah calon orang tua untuk memastikan kelayakan lingkungan tempat tinggal.

Setelah dinyatakan layak, calon orang tua akan menerima Surat Keputusan (SK) izin pengasuhan sementara selama enam bulan. Selama periode ini, Dinas Sosial akan melakukan pemantauan dan peninjauan berkala untuk melihat perkembangan anak. Setelah enam bulan, akan dilakukan sidang pertimbangan perizinan pengangkatan anak (PIPA) oleh tim dari Dinas Sosial dan Kementerian Sosial.

Setelah melalui PIPA dan dinyatakan memenuhi persyaratan, calon orang tua akan mendapatkan surat rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial. Surat ini diperlukan untuk melengkapi persyaratan di Pengadilan. Setelah proses pengadilan selesai, data akan dicatat di Dinas Sosial Provinsi, dan hak asuh anak akan diberikan kepada orang tua angkat. Namun, kewajiban pelaporan perkembangan anak setiap tahun tetap harus dipenuhi.

Melalui jalur resmi, proses adopsi memberikan perlindungan hukum bagi anak dan orang tua angkat. Proses ini memastikan bahwa anak diadopsi ke dalam lingkungan keluarga yang aman, stabil, dan mampu memberikan perawatan serta pendidikan yang layak. Selain itu, jalur resmi juga mencegah praktik-praktik ilegal yang merugikan anak dan dapat melanggar hak-haknya.

Dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, calon orang tua angkat dapat memastikan proses adopsi berjalan lancar dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini juga memberikan kepastian hukum bagi anak yang diadopsi, menjamin masa depannya yang lebih cerah dan terlindungi.

Imbauan Dinas Sosial Gorontalo untuk mengadopsi anak melalui jalur resmi sangat penting untuk dipatuhi. Proses adopsi yang resmi dan sesuai prosedur melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan mereka. Dengan mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan, masyarakat dapat berkontribusi dalam memberikan keluarga yang layak bagi anak-anak yang membutuhkan.