AHY Dorong APBD DKI untuk Atasi Masalah Sampah Jakarta yang Mencapai 7000 Ton per Hari

Menko Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong penggunaan APBD DKI Jakarta sebesar Rp91,34 triliun untuk mengatasi masalah sampah yang mencapai lebih dari 7000 ton per hari, dengan fokus pada teknologi tepat guna dan transformasi energi.

Jakarta, 23 April 2024 - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengutarakan harapannya agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun ini, yang mencapai angka fantastis Rp91,34 triliun, dialokasikan sebagian besar untuk mengatasi permasalahan sampah yang membelenggu Ibu Kota. Pernyataan ini disampaikan AHY dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD DKI Jakarta 2025-2029 di Balai Kota Jakarta, Rabu lalu. AHY menekankan urgensi penanganan masalah sampah Jakarta yang memproduksi lebih dari 7.000 ton sampah setiap harinya.

Dalam paparannya, AHY menyatakan, "Kita fokus ke sana. Saya ingin sekali Pak Gubernur, Bapak-Ibu, kalau kita bisa rapat koordinasi satu saat nanti untuk membahas khusus tentang sampah ini. Perlu teknologi yang tepat sasaran." Jumlah sampah yang luar biasa ini, menurut AHY, bukan hanya tantangan besar, tetapi juga peluang emas untuk melakukan transformasi energi berbasis inovasi. AHY menambahkan bahwa solusi pengelolaan sampah yang efektif dan efisien menjadi kunci utama dalam mewujudkan Jakarta yang lebih bersih dan berkelanjutan.

AHY mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengalokasikan anggaran yang cukup guna menghadirkan solusi berbasis teknologi dalam pengelolaan sampah. Ia menyoroti pentingnya pendekatan terpadu, dari hulu ke hilir, mulai dari rumah tangga hingga tempat pembuangan akhir (TPA). Pendekatan ini, menurutnya, harus diperkuat dengan inovasi dan skema pembiayaan modern yang efektif dan efisien. Dengan demikian, pengelolaan sampah di Jakarta dapat dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

AHY juga membuka peluang kerja sama antar kementerian dan lembaga untuk mendukung proyek-proyek pengelolaan sampah, termasuk penerapan teknologi waste-to-energy (WTE). WTE merupakan proses pengubahan sampah menjadi energi terbarukan, seperti listrik, panas, atau bahan bakar. Tujuan utama WTE adalah mengurangi volume sampah sekaligus memanfaatkan kandungan energinya secara optimal. Penerapan teknologi ini dinilai sangat penting untuk mengurangi dampak lingkungan dari timbunan sampah dan menciptakan energi terbarukan.

AHY menekankan bahwa inisiatif ini sejalan dengan pembangunan berkelanjutan yang digagas pemerintah pusat, di mana aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama. Ia menegaskan bahwa pembangunan Jakarta tidak boleh hanya terfokus pada aspek fisik (vertikal), tetapi juga harus memperhatikan aspek ekologi dan sosial secara progresif. Dengan kata lain, pembangunan berkelanjutan harus menjadi landasan utama dalam pembangunan Jakarta ke depan.

Lebih lanjut, AHY juga berharap agar solusi yang diterapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi lingkungan dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi seluruh warga Jakarta. Dengan demikian, pengelolaan sampah yang efektif dan efisien akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri telah memulai berbagai inisiatif untuk meningkatkan pengelolaan sampah. Salah satu langkah penting adalah penyusunan dan deklarasi peta jalan pengelolaan sampah periode 2025-2026. Peta jalan ini menargetkan pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah sebesar 70 persen, dengan tujuan akhir pengelolaan sampah 100 persen pada tahun 2026.

Strategi ini mencakup berbagai upaya, termasuk peningkatan ekonomi sirkular, pengurangan sampah plastik, dan mendorong kemandirian pengelolaan sampah di tingkat kawasan dan pasar. Dengan adanya peta jalan ini, diharapkan pengelolaan sampah di Jakarta dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan terarah, sehingga target pengelolaan sampah 100 persen dapat tercapai pada tahun 2026.

Dengan dukungan anggaran yang memadai dan strategi yang tepat, diharapkan permasalahan sampah di Jakarta dapat teratasi secara efektif dan berkelanjutan. Hal ini akan berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat memanfaatkan anggaran APBD secara optimal untuk mewujudkan visi tersebut. Kolaborasi dan inovasi menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi tantangan pengelolaan sampah di Jakarta.